APTISI Lampung Tuntut Pembubaran Jalur Mandiri hingga RUU Sisdiknas

27 Sep 2022, 14:14 WIB

Ratusan mahasiswa dan dosen tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Lampung menggelar aksi unjuk rasa. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Bandar Lampung, IDN Times - Ratusan mahasiswa dan dosen tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Lampung menggelar aksi unjuk rasa. Kegiatan tersebut ditujukan kepada DPRD Provinsi Lampung berlangsung tepat di depan gerbang utama kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Lampung, Selasa (27/9/2022).

Para peserta demonstrasi menyuarakan aksi di lapangan Korpri Pemprov Lampung tepat dibalik barrier kawat duri, serta dijaga ketat petugas pengamanan gabungan dari personel TNI-Polri hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Masa aksi juga nampak membawa sejumlah banner dan karton bertuliskan kelimat-kalimat aspirasi tuntutan misalnya, "Bubarkan LAM PT Kembalikan BAN PT" hingga "Bubarkan Jalur Mandiri PTN", dan "Bubarkan Uji Kompetensi oleh Komite dan Tunda pembahasan RUU Sisdiknas."

1. Minta pemerintahan bubarkan LAM PT dan PMB jalur mandiri

Ratusan mahasiswa dan dosen tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Lampung menggelar aksi unjuk rasa. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Pascaaudiens bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, Koordinator Lapangan APTISI Wilayah II-B Lampung, Muprihan Thaib menyampaikan, pihaknya menyuarakan empat poin tuntutan di hadapan dewan legislatif setempat. Menurutnya, tuntutan tersebut telah merugikan pihak Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Tuntutan pertama, meminta pemerintah membubarkan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) PT bentukan Kemendikbud Ristek RI dan mengembalikan urusan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT. Kedua, penghapusan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berbasis jalur mandiri.

"LAM PT di dalamnya banyak unsur bisnis, kami PTS sangat diberatkan. Kemudian jalur mandiri, ini tidak lagi pada core atau inti pendidikan semestinya. Sebab Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi semena-mena dalam menerima jumlah mahasiswa," ucapnya.

2. Penghapusan lembaga uji kompetensi dan RUU Sisdiknas

Ratusan mahasiswa dan dosen tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Lampung menggelar aksi unjuk rasa. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Terkait tuntutan ketiga, APTISI Lampung meminta pemerintah menghapus lembaga uji kompetensi, terkhusus bidang kesehatan yang kini dikelola lembaga swasta. Ia menilai hal ini cukup amat memberatkan, sehingga kebijakan tersebut perlu dikembalikan kepada perguruan tinggi masing-masing kelolaan pemerintah.

"Jadi kalau kami sudah dipercaya untuk mengelola perguruan tinggi swasta, ya percayakan. Perguruan tinggi kami kelola memiliki dasar hukum, serta standar-standar ketetapan pemerintah," imbuh Thaib.

Kemudian keempat, tuntutan mendukung pembatalan DPR RI terhadap RUU Sisdiknas dan meminta pengkajian ulang terhadap RUU tersebut. Tujuannya, tidak merugikan pihak-pihak lain sebagai lembaga pendidik dan memanusiakan dosen dan guru.

"Kita tahu, RUU ini menjadikan ASN dan dosen swasta disamakan sebagai tenaga kerja. Artinya, tidak ada penghormatan kepada kami sebagai tenaga pendidik, yang akan dianggap sebagai buruh oleh Mas Menteri (Nadiem Makarim)," katanya.

3. Tuntutan akan diteruskan ke pemerintah pusat

Ratusan mahasiswa dan dosen tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Lampung menggelar aksi unjuk rasa. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Menyikapi keempat tuntutan APTISI Lampung tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menyampaikan, pihaknya akan memperhatikan tuntutan dan masukan tersebut. Selain lembaga legislatif juga tidak akan mendikotomikan antara PTS dan PTN.

"Kalau perlu ada kajian-kajian lebih lanjut, sehingga ke ldepan bisa lebih menguatkan poin-poin tuntutan teman-teman pada hari ini. Mengingat, pertemuan saya hari ini adalah para akademisi," ucapnya.

Lembaga legislatif tingkat Provinsi Lampung juga ikut mengucapkan rasa terima kasih dan mengapresiasi kepada rektor, wakil rektor, dan dosen. Termasuk mahasiswa sudah menggelar aksi untuk mendukung perbaikan sistem pendidikan nasional. "Yakinlah akan kami teruskan tuntutan ini (Pemerintah Pusat)," tandas dia.