Apeksi ke-22 Diwarnai Aksi Demo Tenaga Kebersihan DLH Bandar Lampung

Juru bicara peserta aksi tergabung dalam P2KBL (Persatuan Petugas Kebersihan Lingkungan), Arfan mengatakan, demostrasi ini bertujuan menyuarakan keluhan para tenaga kebersihan. Itu terkait mulai dari tunggakan satu bulan gaji hingga meminta transparansi sarana dan prasarana di lingkungan DLH Kota Bandar Lampung.

Pasalnya, para pekerja diminta untuk menembus seragam petugas kebersihan DLH. Idealnya, seragam tersebut masuk dalam anggaran DLH Kota Bandar Lampung.

"Terus terkait ban, perbaikan kendaraan itu dianggarkan tidak? Karena selama ini sopir-sopir truk kebersihan mengganti itu dengan dana pribadi," imbuh dia.

Dalam mediasi bersama anggota dewan Kota Bandar Lampung, Arfan menyampaikan, tuntutan kenaikan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung 2022 yaitu di angka Rp2.770.794 hingga transparansi asuransi para pekerja DLH Kota Bandar Lampung.

"Ada beberapa kasus, bahwa BPJS Ketenagakerjaan pekerja ini tidak dibayarkan hingga saat klaim kematian tidak ada karena memang tidak dibayarkan sejak 2017. Kita tahu semua tuntutan ini masuk dalam Undang-Undang Tenaga Kerja," katanya.

Para peserta aksi juga meminta instansi terkait untuk melaksanakan audit keuangan di tubuh DLH Bandar Lampung, mengingat banyaknya kesejahteraan tenaga pekerja tidak tersampaikan. "Ini harus dibuka ke publik, jangan sampai sarang korupsi berkumpul di DLH," sambungnya.

Terkait segala bentuk aspirasi tersebut, Arfan menyebut, DPRD Kota Bandar Lampung telah menerima dan segera menindaklanjuti keluhan para tenaga kebersihan tersebut. Selanjutnya, peserta aksi akan melakukan koordinasi internal sambil menunggu langkah kongkrit Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana.

"Sebelum ada kejelasan komitmen dari wali kota. Kita akan tetap menyuarakan tuntutan kami selama ini, karena kami hanya menyampaikan aspirasi. Jangan sampai ada ancaman pemecatan," imbuhnya

Terkait proses mediasi antar perwakilan peserta aksi unjuk rasa dan DPRD Kota Bandar Lampung, Anggota Fraksi Partai Gerindra, Hermawan mengatakan, akan segera menyerahkan aspirasi tersebut ke Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung untuk ditindaklanjuti ke Pemkot Bandar Lampung.

"Mediasi sudah kami gelar, ini akan kami sampaikan ke pimpinan untuk diteruskan ke pemerintah kota," imbuh Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung tersebut.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung, Nur Ramdhan membenarkan sempat terjadi tunggakan pembayaran gaji para tenaga kebersihan periode November dan Desember 2021 lalu. Namun honor Januari dan April 2022 telah terealisasi seluruhnya.

"Tertunggak hak mereka belum dibayar memang pernah ada di bulan 11 dan 12 tahun 2021. Penundaan karena memang ada kepentingan yang harus dibayar terlebih dahulu, tapi sekarang tinggal bulan 12 lagi. Jadi tinggal 1 bulan saja," imbuh dia.

Meski demikian, ia meyakinkan Pemkot Bandar Lampung pasti akan segera melunasi tunggakan honor tersebut, bukan hanya untuk pekerja DLH, melainkan seluruh honorer di lingkungan pemerintahan kota. "Jelas bertahap, kita selesaikan dulu Apeksi baru kita selesaikan semuanya. Tunggakan honorer di 2021 sekitar 20 miliar," ucapnya.

Disinggung terkait ketersediaan dana Apeksi ke-22, Nur Ramdhan menyebut, pendanaan datang dari pemerintah pusat serta panitia kegiatan dan Pemkot Bandar Lampung sifatnya hanya mendukung kesuksesan kegiatan.

"Kita ini sifatnya cuma menambah kekurangan saja seperti umbul-umbul, penyediaan kendaraan tidak banyak 5-6 miliar rupiah. Ini juga sampai detik ini belum terserap seluruhnya," tandas dia.