Anggota TNI Tembak 3 Polisi Way Kanan, YLBHI-LBH: Adili Peradilan Umum

Bowo melanjutkan, peristiwa ini menambah daftar panjang tindak kekerasan dan penyalahgunaan senjata api dilakukan oleh militer kepada warga sipil. Menurutnya, ini kian mempertegas gagalnya peradilan militer dan TNI, untuk mencegah berulangnya peristiwa serupa dan menghadirkan keadilan bagi korban.

Dikatakan, status prajurit atau militer aktif jangan sampai menjadi dalih bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum untuk menunjukkan ketidaksetaraan warga negara di muka hukum. Cara-cara ini justru cenderung akan memperkuat sentimen negatif di masyarakat bahwa ada kekebalan hukum bagi warga negara berstatus militer.

"Ini tidak adil terutama bagi keluarga korban dan harus diakhiri. Sudah seharusnya anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum, maka sepatutnya diadili dalam sistem peradilan umum yang lebih terbuka, akuntabel dan dapat diawasi oleh publik secara luas," katanya.

YLBHI LBH Bandar Lampung turut meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004, tentang TNI yang mengangkangi kedaulatan rakyat dan mengancam supremasi sipil dan melanggengkan impunitas.

Disebutkan, pembahasan revisi UU TNI merupakan upaya menghidupkan kembali Dwi Fungsi TNI dan membunuh supremasi sipil dengan menambah 16 instansi pemerintahan yang sejatinya ditempati oleh sipil.

"Revisi UU TNI juga mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas atau kekebalan hukum anggota TNI," kata Bowo.

Masih dalam kasus ini, Bowo turut mendorong pemerintah dan DPR segera lakukan reformasi peradilan militer, melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ini sesuai dengan mandat yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.

"Ini merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menegakkan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum," tegasnya.