Anggota DPRD Lampung Pertanyakan Efisiensi Anggaran Pemprov Rp600 M
- Solihin mempertanyakan asal muasal dan alokasi target efisiensi anggaran Rp600 miliar yang bakal dilakukan Pemprov Lampung pada APBD 2025.
- Pembahasan efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.
- Upaya penghematan sebaiknya diarahkan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti perjalanan dinas dan belanja barang.
Bandar Lampung, IDN Times - Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Solihin mempertanyakan asal muasal hingga alokasi target efisiensi anggaran Rp600 miliar yang bakal dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada APBD 2025.
Menurut Solihin, rencana pemangkasan anggaran tersebut hingga kini belum dibahas dan dirapatkan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung.
"Kami mendesak Pemprov Lampung untuk segera merapatkan ini, karena rencana efisiensi ini harus dibahas pos-pos mana saja yang akan dilakukan dipotong," ujarnya dikonfirmasi, Jumat (14/2/2025).
1. Wanti-wanti efisiensi jangan berdampak pada kesejahteraan rakyat
Solihin melanjutkan, pembahasan ini penting karena harus dilakukan secara selektif, agar tidak berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Apalagi, upaya penghematan ini justru malah menggangu aktivitas pelayanan publik.
Pasalnya, ia telah menerima informasi adanya pemangkasan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) bertugas dan berfungsi pada pelayanan teknis.
"Jangan sampai, anggaran yang seharusnya untuk alokasi masyarakat ikut dipangkas, tujuannya ingin untuk masyarakat tapi karena by system jadi asal comot saja," ingatnya.
2. Pos penghematan semisal perjalanan dinas hingga belanja barang
Solihin menyarankan, upaya penghematan melalui metode efisiensi anggaran ini sebaiknya diarahkan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, perjalanan dinas dan belanja barang, sehingga bukan program yang bersinggungan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
"Kalau efisiensi dilakukan pada belanja barang atau perjalanan dinas, saya kira boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ikut terkena imbasnya," kata dia.
3. Singgung alokasi efisiensi ditujukan untuk tunda bayar
Lebih lanjut Solihin turut menyoal rencana BPKAD Provinsi Lampung menyebutkan, peruntukan efisiensi ini salah satunya bakal digunakan untuk melunasi tanggungan tunda bayar kepada pihak ketiga yang semestinya ditunaikan pada 2024 kemarin.
Sebab, tanggungan tersebut sejatinya dialokasikan dalam APBD 2025, bukan dilunasi dari hasil pemangkasan melalui kebijakan efisiensi sebagaiman instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
"Ini kan (tunda bayar) kewajiban, bukan karena ada efisiensi baru itu dibayar. Instruksi presiden tidak ada kaitannya dengan tunda bayar, karena sebenarnya itu sudah kewajiban pemerintah daerah. Sebab, sifatnya wajib dan tanpa efisiensi memang harus dibayar," kata Legislator Dapil 3 meliputi Pesawaran, Pringsewu, dan Metro tersebut.
