Anggota DPR BHS Dorong Dermaga Penyeberangan Jawa-Sumatra Ditambah
- Bambang Haryo Soekartono menyoroti keterbatasan dermaga di Pelabuhan Merak yang menyebabkan antrean panjang kendaraan, karena hanya tujuh dermaga aktif dari total 72 kapal yang tersedia.
- DPR mendorong PT ASDP dan Kementerian Perhubungan segera menambah dermaga baru agar kapasitas operasional kapal meningkat hingga 35 persen dan mengurangi kepadatan penyeberangan Jawa–Sumatra.
- Jumlah pengguna jasa penyeberangan naik sekitar 10 persen per tahun, sehingga perlu antisipasi lonjakan kendaraan akibat tersambungnya jaringan tol Sumatra tanpa mengorbankan kelancaran distribusi logistik.
Bandar Lampung, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) penyeberangan laut strategis menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra periode arus mudik dan balik Lebaran 2026. Menurutnya, masih ada persoalan mendasar terkait antrean panjang kendaraan di pelabuhan.
Ia menyebut, salah satu penyebab utama adalah keterbatasan jumlah dermaga yang membuat kapal tidak dapat beroperasi secara optimal.
“Saya sudah banyak diskusi, kenapa terjadi antrean yang begitu panjang. Disaat itu tidak semua kapal bisa beroperasi, dari 72 kapal, secara reguler hanya bisa dioperasikan 28 kapal dan 5 kapal untuk beroperasi di dermaga darurat,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).
1. Penyebab utama keterbatasan dermaga
Bambang mengatakan, keterbatasan dermaga dipicu minimnya jumlah dermaga yang tersedia. Ia mencotohkan, saat ini, Pelabuhan Merak hanya memiliki tujuh dermaga aktif secara reguler.
“Karena kita kurang dermaganya. Saat ini, hanya ada 7 dermaga, yang dimana setiap dermaga beroperasi 4 kapal, berarti ada lebih dari 60 persen armada tidak dapat dioperasikan disaat situasi padat seperti ini” jelas Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi VII DPR-RI ini.
2. Desak ambil langkah kongkret
Bambang menegaskan, perlunya evaluasi menyeluruh oleh regulator terkait PT ASDP sebagai fasilitator (Kepelabuhana) dan operator penyeberangan. Ia meminta PT ASDP Indonesia Ferry bersama Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah konkret.
“Ini butuh satu evaluasi yang mendasar daripada ASDP, perusahaan pelayaran, terutama regulator Ditjen darat dan Ditjen laut Kemenhub untuk segera mengantisipasi kesulitan perusahaan pelayaran ini, untuk bisa beroperasi, kalau misalnya ada penambahan dermaga,” tegas Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tersebut.
Selain itu, penambahan dermaga ini akan berdampak signifikan terhadap kapasitas operasional kapal. “Satu pasang dermaga saja bisa mengantisipasi empat unit kapal, kalau dua pasang dermaga maka bisa menampung delapan unit kapal yang beroperasi sebagai tambahan. Tentu ini bisa menambah kapasitas dari 28 kapal sekitar 35 persen kapasitas angkut," lanjut BHS sapaan akrabnya.
3. Pertumbuhan pengguna jasa naik 10 persen
BHS juga memproyeksikan peningkatan trafik konsumen penyeberangan akan terus terjadi setiap tahun. Itu seiring pertumbuhan pengguna jasa penyeberangan khusus kendaraan saat ini naik sebesar 10 persen.
“Bila ASDP setiap tahun mengalami kenaikan sekitar antara delapan sampai dua belan persen rata-rata, maka sampai tahun ketiga atau tahun keempat sudah bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan kendaraan," ucapnya.
Selain itu, BHS juga mengingatkan potensi lonjakan kendaraan akibat tersambungnya jaringan jalan tol di Sumatra yang akan memudahkan dan mempercepat mobilitas masyarakat menuju ke Jawa. “Tolong diingat, perlu di antisipasi juga terjadinya percepatan akibat dari jalan tol nanti kalau sudah tersambung, ini tentu akan meningkatkan jumlah daripada masyarakat pengguna transportasi penyebrangan,” tambah Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya tersebut.
4. Jangan korbankan kendaraan logistik
BHS juga menekankan, angkutan logistik tidak boleh dikorbankan dalam pengaturan arus penyeberangan. Pasalnya, informasi kendaraan logistik disimpan di rest area, pinggir jalan, hingga di kantong parkir dermaga.
"Mereka bisa menunggu berhari hari kalau sampai logistik dihambat, dikhawatirkan perdagangan dan industri ikut terhambat,” tegasnya.
Maka dari itu, ia memperingatkan dampak lanjutan dari jika distribusi logistik terganggu akan berdampak terhadap multiplayer economy akibat dari kelangkaan barang dan muncul inflasi yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kami mendesak agar evaluasi segera direalisasikan melalui pembangunan dermaga baru yang aman dan layak, untuk menggantikan peran dermaga darurat yang saat ini kurang optimal," imbuhnya.
