Ketua Bawaslu Pesisir Barat Diberhentikan DKPP? Ini Faktanya

2. Perbuatan Irwansyah dinilai tidak dibenarkan hukum dan etika

DKPP diketahui menjatuhkan sanksi pemberhentian jabatan terhadap Irwansyah sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Dalam persidangan ini, Ia merupakan Teradu I dalam perkara dugaan pelanggaran KEPP Nomor: 46-PKE-DKPP/XII/2022. Sanksi itu dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP.

Dalam sidang itu, majelis menilai tindakan Irwansyah mengeluarkan surat Nomor: 050/KP.01/K.LA-12/10/2022 perihal Pembentukan Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan tanpa melalui mekanisme pleno tidak dibenarkan secara hukum maupun etika.

Selain itu, tindakan Teradu I menerbitkan surat Nomor: 050/KP.01/K.LA-12/10/2022 bertentangan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022, karena diterbitkan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Ahmad Tambat masih berkedudukan sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat saat itu.

Berdasarkan pertimbangan, Irwansyah terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf a, Pasal 15 huruf c, d dan f, dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.