Kepala BPKP Lampung Enggan Komentari Pencabutan Audit Korupsi KONI

2. Penegak hukum diperbolehkan memanfaatkan lembaga audit resmi di luar pemerintah

Menanggapi pencabutan proses audit tersebut Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), Yusdianto menyayangkan, pengalihan tersebut dari BPKP ke Kantor Akuntan Publik itu karena lambatnya penanganan di pihak BPKP.

"Mungkin durasi waktu yang diberikan terlalu pendek, maka BPKB kemudian sangat lamban. Namun sebetulnya, kita juga menyayangkan lambatnya BPKP dalam melakukan penelusuran sejumlah kerugian yang dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, menurut perundang-undangan ada beberapa lembaga resmi dapat dijadikan rujukan oleh kejaksaan atau penegak hukum dalam memproses audit mulai dari BPKP atau BKP hingga akuntan publik.

"Jadi tidak hanya mengandalkan dari BPKP saja, tapi juga bisa akuntan publik untuk mengaudit. Hanya saja akuntan tersebut harus terdaftar di OJK (Ototritas Jasa Keuangan) hingga mampu mengaudit terkait berapa besar penggunaan anggaran atau potensi kerugian keuangan," sambung dia.