Pj Bupati Lambar dan Tulang Bawang Dilantik, Wagub: Jangan Khianati 

2. Raperda dan Rancangan Perkada wajib minta persetujuan kemendagri

Selain itu ia juga menyampaikan beberapa peraturan mesti ditaati oleh pj kepala daerah seperti melakukan tugas pokok kepala daerah dan bersinergi dengan DPRD serta forkopinda setempat.

“Untuk rancangan perda (peraturan daerah) dan peraturan kepala daerah lebih dulu meminta persetujuan menteri dalam negeri untuk melakukan pembahasan raperda dan rancangan peraturan kepala daerah serta penandatanganannya. Kecuali untuk pembahasan rancangan Perda APBD dan penjabaran APBD,” katanya.

Selain itu Nukman dan Qudrotul juga diminta oleh Nunik untik melakukan pengisian jabatan dan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, tidak membuat kebijakan pemekaran daerah, dan tidak membuat kebijakan yang berbeda dengan pembangunan pejabat sebelumnya.

“Jikapun ingin melaksanakannya harus dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari mendagri dan berdasarkan ketentuan perundang undangan,”imbuhnya.