382 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Lampung hingga Juli 2024

Afrintina menyampaikan keprihatinannya atas berita-berita kekerasan perempuan dan anak di Lampung selama 2024. Kejadian itu seolah datang bertubi-tubi karena satu kasus belum selesai, sudah muncul lagi kasus lainnya. Ditambah pada kasus tersebut, pelaku kekerasan ternyata orang terdekat korban.

“Modus kekerasannya pun bermacam-macam, mulai dari mengiming-imingi uang, hingga mencekoki korban dengan alkohol. Kalau dilihat dari hubungan korban dengan pelaku, relatif semua memiliki hubungan mulai dari tetangga, hingga hubungan keluarga. Intinya, dari kesemua pelaku adalah orang yang korban kenal,” katanya.

Ia menambahkan, dari banyak berita kasus kekerasan perempuan dan anak tersebut, korban anak masih menempati urutan terbanyak. Sehingga ini menjadikan bentuk penyadaran bagi kita semua bahwa tidak ada ruang aman bagi perempuan dan anak baik di ruang publik maupun ruang privat.

Afrintina juga sempat mengkritisi aparat penegak hukum di Lampung yang masih minim menggunakan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) sebagai bahan acuan dalam penjeratan hukum pada kasus kekerasan perempuan dan anak.

“Dari 20 kasus yang tertulis di berita selama 2024. Hanya ada satu yang menyebutkan di sana Aparat Penegak Hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) dalam penjeratan hukumnya. Itu ada di kasus pasutri yang melakukan kekerasan seksual di Tulang Bawang Barat,” jelasnya.

Ia pun mengajak semua elemen masyarakat, pemerintah daerah Lampung, dan Aparat Penegak Hukum, untuk sama-sama menyikapi dan menganggap penting semua peristiwa sebagai kewaspadaan bersama untuk melakukan upaya-upaya penanganan dengan segera, serta upaya pencegahan sehingga tidak menjadi keberulangan.

Afrintina menambahkan, DAMAR juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dan mengadili pelaku dengan seadil-adilnya pada beberapa kasus kekerasan dan pembunuhan perempuan dan anak di Lampung. Ini pernyataan sikap DAMAR:

1. Atas nama kemanusiaan, DAMAR mengutuk keras prilaku biadab yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban-korban pembunuhan yang terjadi pada seorang guru perempuan di Mesuji, seorang siswi perempuan SMK di Mesuji dan terhadap aktivis fatayat NU di Lampung Timur. DAMAR juga mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual pada perempuan dan anak baik pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan, dan bentuk kekerasan lainnya demi memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, serta ketidak berulangan
2. Bahwa Aparat Penegak Hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat harus mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dan orang-orang yang terlibat dengan menggunakan pasal berlapis (KUHP, UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang TPKS, UU PKDRT, dan sebagainya) sehingga menghasilkan dakwaan dan putusan yang berkeadilan bagi korban dan memberi efek jera bagi pelaku sehingga mencegah keberulangan;
3. Meminta kepada Aparat Penegak Hukum dari tingkat kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dengan memberikan hak-hak korban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 dan 16 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan seksual Bahwa korban berhak untuk mendapatkan RESTITUSI dan hakim berwenang untuk menentukan besarnya jumlah Restitusi serta sanksi tambahan bagi Pelaku 1/3 dari pidana penjara yang di jatuhkan.
4. DAMAR akan terus siap mengawal proses hukum tehadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Provinsi Lampung serta mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung untuk terus bersama-sama tidak melakukan kekerasan, melakukan penghormatan, dan melakukan pencegahan kekerasan seksual berbasis gender dimanapun berada.
5. Berdasarkan analisa DAMAR fenomena kekerasan berbasis gender yang terjadi saat ini di Lampung adalah merupakan ekspresi paling nyata adanya relasi kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, serta adanya kontribusi faktor-faktor lain seperti budaya, ekonomi, hukum dan politik.