2.215 Industri Tumbuh di Metro, UMKM Lokal Didorong Go Nasional

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Metro, Ardah, mengatakan hingga 2025 terdapat 2.215 unit industri yang beroperasi di Kota Metro. Dari jumlah tersebut, sebanyak 204 industri telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Menurut Ardah, angka tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis yang tertib administrasi sekaligus memiliki orientasi pada peningkatan daya saing.

"Industri merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kota Metro. Melalui inovasi dan kreativitas, bahan baku dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Peran sektor industri di Kota Metro tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan data BPS Metro Dalam Angka 2026, sektor industri pengolahan menyumbang 16,8 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Metro.

Kontribusi tersebut menempatkan sektor industri sebagai salah satu penopang utama ekonomi daerah. Capaian ini juga menunjukkan potensi besar yang dimiliki industri lokal untuk terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pasar dan inovasi produk.

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, mengatakan perkembangan usaha ekonomi produktif di Kota Metro menunjukkan tren yang positif. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

"IKM dan UMKM tidak hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," katanya.

Bambang mengatakan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku IKM adalah akses pasar. Untuk menjawab persoalan tersebut, menurutnya, Pemkot Metro terus memberikan pendampingan agar produk lokal memiliki legalitas lengkap dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Pendampingan dilakukan mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, PIRT, BPOM, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, pelaku usaha juga didorong untuk memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) agar produk yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum dan nilai tambah.

Bambang menekankan, pemerintah juga membuka akses pemasaran melalui e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini memberi peluang lebih besar bagi produk lokal untuk masuk ke rantai pengadaan pemerintah. Pemkot Metro juga turut mengoptimalkan Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) agar produk unggulan daerah dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional.

"Melalui program BBI dan P3DN, produk-produk unggulan Metro memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami ingin produk lokal tidak hanya berjaya di daerah sendiri, tetapi juga mampu bersaing dan dikenal di tingkat regional hingga nasional," tegasnya.