OJK Klaim Ekonomi Lampung Era Pandemik Kian Membaik, Ini Data Faktanya
Google
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung meyakinkan, pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah sudah tepat dan berada di jalur yang benar. Untuk itu, perlu mendapatkan dukungan penuh. Termasuk peningkatan kinerja dari industri jasa keuangan.
Itu merujuk perekonomian nasional maupun daerah 2021 diperkirakan terus membaik didukung kemajuan penanganan COVID-19. Sebagai contoh, pemerintah tengah gencar malakukan vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta dukungan berbagai kebijakan strategis dari pemerintah, OJK dan otoritas terkait lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui paket kebijakan terpadu.
Tak dipungkiri, pandemik Covid-19 membawa pengaruh besar terhadap perekonomian dan pasar keuangan global. Hingga Perekonomian nasional terkontraksi cukup dalam dan menekan kinerja sektoral, serta mengurangi pendapatan masyarakat tanpa terkecuali.
OJK 2020 lalu telah mengeluarkan berbagai kebijakan forward looking dan countercyclical policies. Tujuannya, mengurangi volatilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk dapat bertahan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Secara nasional kebijakan-kebijakan tersebut cukup efektif mengendalikan volatilitas inflow dan outflow. Terbukti, secara bertahap kembali memperkuat IHSG di Pasar Modal, sektor perbankan mampu mengelola risiko kredit tercermin rasio Non Performing Loan (NPL) yang tetap rendah, permodalan terjaga dan likuiditas memadai.
Bagaimana dengan Provinsi Lampung? Berikut pernyataan OJK
1. Pertumbuhan kredit perbankan Lampung lebih baik dibanding nasional
Ilustrasi kredit (IDN Times/Istimewa)Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, mengatakan, data per Desember 2020 menunjukkan kredit yang dikucur perbankan Lampung tercatat Rp68,34 triliun. Kucuran itu tumbuh 3,57 persen atau jauh lebih baik dibandingkan perbankan nasional yang pertumbuhannya tercatat -2,44 persen.
Selain itu, risiko kredit perbankan Lampung juga relatif sangat terjaga dengan rasio NPL sebesar 2,42 persen. Pelaksanaan program relaksasi kredit dan pemulihan ekonomi nasional di Lampung pun tercatat cukup baik.
Indikatornya, jumlah debitur perbankan yang diberikan restrukturisasi kredit per Desember 2020 oleh perbankan Lampung tercatat Rp6,87 triliun atau 10,05 persen dari total kredit perbankan. Selain itu jumlah debitur sebanyak 93.481.
"Pertumbuhan kredit sektor perbankan di Lampung ini didorong oleh pertumbuhan kredit di sektor Konsumtif, sektor Pertanian, sektor Perantara Keuangan, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran," urai Bambang, Kamis (18/2/2021).
2. Pandemik berikan tekanan di berbagai industri keuangan
http://blog.laruno.comDi sisi lain, dampak COVID-19 juga menekan kinerja sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) nasional maupun daerah. Di tengah tekanan tersebut, Industri Perusahaan Pembiayaan turut meringankan beban nasabahnya yang mayoritas individu dan UMKM, melalui pelaksanaan program relaksasi pembiayaan, sepanjang tahun 2020.
Restrukturisasi itu sebanyak 102.787 kontrak pembiayaan, dengan total outstanding pokok sebesar Rp 3,90 Triliun. Dari industri asuransi, data terupdate posisi September 2020 secara agregat, pendapatan premi menunjukkan kontraksi jika dibandingkan secara tahunan yakni, menurun sebesar 16,52 persen menjadi Rp 1.147,12 Milyar.
"Bukan hanya itu saja, dampak tersebut turut terjadi pada perusahaan modal ventura, industri dana pensiun. Sementara untuk Lembaga Keuangan Mikro, (LKM) total aset di Provinsi Lampung meningkat sebesar 19,19 persen," terang Bambang
3. Jumlah investor di Lampung meningkatan signifikan
Karyawan memantau pergerakan harga saham di Kantor Mandiri Sekuritas, Jakarta, Rabu (15/7/2020) (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Bambang juga menjelaskan, per Desember 2020, sektor pasar modal, di Provinsi Lampung mengalami peningkatan mencapai Rp1.161,07 miliar atau naik 39,70 persen.
Selain itu, jumlah investor di Provinsi Lampung berdasarkan Single Investor Identification (SID) hingga posisi Desember 2020 66.659 investor. Presentase itu meningkat sebesar 109,16 persen dibandingkan Desember 2019 (31.870 investor).
"Sedangkan persentase porsi jumlah investor di Provinsi Lampung dibandingkan dengan jumlah investor nasional yaitu sebesar 1,75 persen. Dimana hingga Desember 2020 jumlah investor secara nasional berdasarkan SID mencapai 3.813.131 investor," kata Bambang.
4. Dorong pertumbuhan industri otomotif
astra.co.idBambang mengatakan, bila paket kebijakan terpadu sinergi di antara anggota KSSK beberapa di antaranya akan dilakukan relaksasi ketentuan, terkait bobot risiko kredit (ATMR) terhadap industri properti dan otomotif. Hal ini dilakukan untuk peningkatan akses pembiayaan, bagi debitur dan mendorong pertumbuhan industri khususnya properti dan otomotif.
"Selain itu, dari sisi sektor kesehatan juga akan menjadi relaksasi berikutnya, dengan pelonggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penurunan bobot risiko kredit (ATMR) sector kesehatan," imbuh Bambang.
Harapannya, dapat membantu peningkatan kinerja perusahaan pembiayaan, bank dan sektor riil.
5. Satgas Waspada Investasi berhasil tangani ribuan kasus penyelewengan industri keuangan
IDN Times/Arief RahmatPada bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, selama tahun 2020 OJK Provinsi Lampung menerima 588 layanan.
Rinciannya, 361 penerimaan informasi, 202 pemberian informasi dan 25 pengaduan, dengan dominasi permasalahan yang disampaikan terkait masalah perbankan. Bambang menuturkan, jumlah tersebut menurun sebesar 4,70 persen (29 layanan) dibandingkan dengan layanan konsumen tahun 2019 yaitu, sebanyak 617 layanan.
Selain itu, selama tahun 2020, OJK Provinsi Lampung juga sudah telah menindaklanjuti sebanyak 897 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh masyarakat. Ia mengatakan, selain melakukan edukasi dan perlindungan konsumen, OJK bersama anggota Satgas Waspada Investasi telah menerima berbagai pengaduan masyarakat.
"Ini terkait berbagai entitas yang berpotensi merugikan masyarakat dan telah menindaklanjuti sesuai ketentuan bersama dengan 12 kementerian dan kelembagaan lainnya, tergabung dalam Satgas Waspada Investasi," kata Bambang
Secara kumulatif, Satgas Waspada Investasi telah menangani sebanyak 976 investasi ilegal, 2.923 pinjaman online ilegal serta 143 gadai ilegal tahun lalu. Sedangkan dari ribuan entitas pinjaman online ilegal, per 22 Januari 2021 terdapat sebanyak 149 perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin resmi di OJK.
