Wamendagri Imbau Jaga Netralitas ASN dan Kebijakan Jelang Pilkada

23 Nov 2024, 16:13 WIB

Muhaimin Abdullah

Wamendagri RI Bima Arya saat diwawancarai. (IDN Times/Muhaimin)

Intinya sih...

Wamendagri Bima Arya imbau ASN jaga netralitas jelang Pilkada Lampung 2024.
Kepala desa juga diingatkan untuk bersikap netral, dengan sanksi berat jika melanggar.
Penyaluran bansos dari APBD ditunda hingga 27 November, tanpa perubahan struktural kepegawaian.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengimbau kepada ASN untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada Lampung 2024.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke gudang logistik KPU Bandar Lampung, Sabtu (23/11/2024). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kota Tapis Berseri.

"ASN dan kepala desa kita minta untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada ini hingga dapat berjalan dengan tentram dan aman," katanya.

1. Kepala desa bisa dicopot

Wamendagri RI, Bima Arya saat mengunjungi gudang logistik KPU Bandar Lampung. (IDN Times/Muhaimin)

Bima Arya mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjaga netralitas selama masa Pilkada. Ia juga menyoroti peran kepala desa yang bukan ASN, namun tetap wajib bersikap netral.

“Ada surat edaran khusus dari Kemendagri. Jika kepala desa terbukti melanggar berdasarkan temuan Bawaslu, sanksinya bisa berat, hingga pemberhentian dari jabatan,” tegasnya.

2. Penundaan penyaluran bansos dan pergeseran pegawai

Wamendagri RI, Bima Arya saat mengunjungi gudang logistik KPU Bandar Lampung. (IDN Times/Muhaimin)

Bima menuturkan, kebijakan terkait bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ditunda terlebih dahulu.

“Penyaluran bansos sementara dihentikan hingga 27 November 2024. Tanggal 28 (November) nanti boleh dilanjutkan, tetapi untuk sekarang tidak boleh ada alokasi bansos dari APBD,” ujarnya.

Ia memastikan, tidak boleh ada perubahan struktural dalam kepegawaian selama masa Pilkada, termasuk promosi maupun rotasi.

“Semua langkah terkait kepegawaian harus mendapatkan izin dari Mendagri. Beberapa hari ke depan, tidak boleh ada pergeseran atau promosi pegawai,” jelasnya.

3. Bandar Lampung jadi perhatian khusus

Wamendagri RI, Bima Arya saat mengunjungi gudang logistik KPU Bandar Lampung. (IDN Times/Muhaimin)

Bima menjelaskan, Kota Bandar Lampung memiliki dinamika politik cukup menarik karena pertarungan Pilkada yang berlangsung head-to-head antara pasangan calon.

“Forkopimda di sini sudah berkolaborasi dengan baik untuk menjaga suasana tetap kondusif. Cooling system di Bandar Lampung sudah berjalan,” ujarnya.

Setelah kunjungannya ke Lampung, Bima Arya dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Flores Timur untuk agenda serupa.