Ungkap 2 Kasus Mafia Tanah, Polda Lampung Diganjar Pin Emas Menteri BPN

Berdasarkan catatan diterima IDN Times, dua perkara menjadi target operasi Satgas Antimafia Tanah Lampung itu telah meringkus dan menetapkan sebanyak enam tersangka.

Perkara pertama ditangani Ditreskrimum Polda Lampung, itu bermula saat pelapor membutuhkan modal mengembangkan usaha warung, hingga akhirnya mengajukan pinjaman kepada pihak perbankan. Pascadilakukan survei dan akan disetujui, pengajuan tidak dapat diproses dikarenakan sertifikat hak milik nomor 3xxx milik pelapor selama ini disimpan di rumah, belum terjadi peralihan hak milik tapi objek tanah telah dikuasai pelapor sejak 2010.

Di sisi lain, objek tanah tersebut diketahui telah terjadi peralihan dari tersangka P berpura-pura sebagai pelapor seolah-olah menjual kepada tersangka U dan dibantu tersangka W, dengan menggunakan blanko sertifikat hak milik nomor 3xxx berbeda dengan milik korban. Alhasil, atas perbuatan ini pelapor dirugikan dengan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum terhadap objek tanah miliknya tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, Ditreskrimum Polda Lampung telah menetapkan 3 tersangka yaitu, U sebagai pembeli, P sebagai penjual dan W sebagai pemberi bantuan kejahatan dengan Pasal diterapkan adalah Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP, ancaman maksimal 8 tahun penjara.

Masih dari catatan perkara ditangani Satgas Antimafia Tanah di Lampung tersebut, perkara kedua berhasil diungkap Polresta Bandar Lampung. Itu terhadap penyelesaian tindak pidana pertanahan target tambahan merupakan asistensi perkara kepolisian setempat. Para tersangka melakukan penimbunan tanah awalnya area persawahan dan merubah site plan dari kantor Provinsi Lampung.

Sejatinya, objek tanah tersebut merupakan pembagian dari Provinsi Lampung kepada Pegawai Negeri Sipil BB dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I (Kepala Daerah Tingkat Satu) Lampung nomor: G/335/B.XVI/HK/1992 tanggal 24 Agustus 1992.

Dalam perkara ini, polisi menetapkan dan menangkap 3 tersangka inisal TS, HA, dan IPB membuat objek tanah menjadi jalan umum dan tempat ibadah, agar pemilik sertifikat hak milik berlawanan dengan masyarakat dalam proses penyelidikan dan penyidikan ketiganya tidak kooperatif.

Selain itu, pada saat dilakukan pengembalian batas oleh Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung, para tersangka mengumpulkan masyarakat sekitar agar proses ini tidak dapat dilakukan, mereka juga selalu mengajukan gugatan perdata ataupun PTUN supaya proses penyidikan ditunda atau ditangguhkan.

Bersamaan keberhasilan pengungkapan 2 perkara mafia tanah ini, Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold Hutagalung mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah bekerja sama, hingga berhasil membuat penanganan perkara diusut tuntas.

"Sesungguhnya keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung dan jajaran, serta Kementerian ATR/BPN Provinsi Lampung. Ini menjadi keberhasilan Satgas Anti Mafia Tanah Provinsi Lampung," tandasnya.