UMP Lampung 2025 Naik 6,5 Persen, Serikat Buruh: Politisasi Upah Murah

Sebelum kenaikan UMP ini disahkan, Joko melanjutkan, nasib para pekerja khusus buruh kian jauh dari kata sejahtera. Pasalnya, pemerintah telah memberikan beban berupa kenaikan pajak penghasilan, iuran Tapera, hingga iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang kini harus ditanggung sendiri oleh para buruh.

Kemudian penetapan kenaikan UMP ini juga tidak disertai pengawasan yang melekat dari pemerintah, sehingga seakan negara memfasilitasi pengusaha untuk membayarkan upah rendah terhadap para buruhnya.

"Ini politisasi upah murah yang memang selama ini kita lawan, karena kebijakan-kebijakan seperti ini tidak bisa menjamin kesejahteraan bagi para buruh," tegasnya.

Lebih lanjut Joko menilai, persoalan kesejahteraan buruh tidak akan pernah tuntas bila hanya mengacu pada besar atau kecil penetapan UMP atau upah minimum kabupaten kota (UMK), melainkan penting hadirnya standar upah layak nasional bagi para buruh.

Sehingga negara berani dan bisa menjamin kelayakan hidup parah buruh dengan acuan standar upah layak nasional se-Indonesia. Mengingat, para buruh kini harus dihadapi dengan sederet kewajiban potongan upah, guna memenuhi pembayaran iuaran yang diminta paksa oleh pemerintah.

"Kenapa negara tidak berani menetap hidup layak bagi buruh itu kalau besaran upahnya sekian, bukan suka-suka pengusaha atau pemerintah memberikan upah kepada buruh," imbuhnya.

Joko menambahkan, pihaknya akan terus memperjuangkan dan mendorong pengesahan upah layak nasional bagi buruh tersebut, walaupun, pemerintah seolah menutup mata dan telinga terhadap tuntutan tersebut.

"Kita sudah teriak dari 2006, upah layak nasional selalu kita gaungkan pada aksi buruh, karena kesejahteraan bukan hanya untuk aparatur negara tapi juga buruh. Kita semua sama sebagai rakyat Indonesia," tegasnya.