4 Petahana Kada PDIP di Lampung Diberi Surat Tugas, Eva Dwiana Belum
- Empat petahana kepala daerah PDI Perjuangan terima surat tugas maju kontestasi Pilkada 2024 dari DPP.
- Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana belum mendapat surat tugas serupa, masih digodok oleh DPP.
- PDI Perjuangan merestui pencalonan calon non kader petahana Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin, untuk membangun koalisi.
Bandar Lampung, IDN Times - Empat dari lima petahana kepala daerah sekaligus kader PDI Perjuangan telah menerima surat tugas maju kontestasi Pilkada serentak 2024 dari DPP.
Keempat bakal calon kepala daerah tersebut petahana Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Nanang Ermanto (Lampung Selatan), Dewi Handajani (Tanggamus) dan Winarti (Tulang Bawang). Sementara hanya Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana belum mendapat surat tugas serupa.
"Kemarin sudah kita berikan ke calon kepala daerah di beberapa Kabupaten Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Selatan dan diawal ada Lampung Barat. Untuk Bandar Lampung usulannya sudah kita usulkan, salah satunya Eva Dwiana tapi memang belum ada," ujar Ketua Bapilu DPD PDI Perjuangan Lampung, Umar Ahmad dikonfirmasi, Selasa (19/7/2024).
1. Surat tugas Eva Dwiana masih digodok DPP
Umar mengatakan, surat tugas pencalonan bagi Wali kota Bandar Lampung tersebut saat ini masih digodok oleh DPP PDI Perjuangan, salah satu usulan nama bakal diusung oleh partai ialah petahana Eva Dwiana.
"Masih dipertimbangkan oleh DPP untuk mendapatkan surat tugas. Tapi beliau (Eva Dwiana) masih struktur di DPD PDIP dan petahana tinggal menunggu keputusan DPP sebagimana sudah diusulkan oleh DPD," ucapnya.
2. Petahana non kader direstui maju Pilwalkot Metro
Selain memberikan surat tugas alias rekomendasi bagi para kader sekaligus petahana, Umar melanjutkan, DPP PDI Perjuangan juga telah merestui dan mendukung pencalonan kepada calon non kader berstatus sebagai petahana Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin.
Dalam hal ini, PDI Perjuangan menugaskan kepada Wahdi sebagai calon wali kota untuk konsolidasi dengan seluruh kader mulai dari DPC hingga ranting. Kemudian juga berkomunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi.
"Surat tugas ini akan mengarah ke rekomendasi, hingga kemarin Wahdi diberi waktu 14 hari ke depan. Setelah itu rekomendasi baru keluar," katanya.
3. Surat tugas menyusul rekomendasi
Umar melanjutkan, seluruh surat tugas dikeluarkan ini setelah DPP PDI Perjuangan melakukan evaluasi kepada nama-nama tersebut. Surat tugas itu memerintahkan kepada nama-nama penerima agar konsolidasi di internal pantai-pantai.
Sehingga harapannya selama dua pekan dapat membangun koalisi di daerah masing-masing, sekaligus mencari pendamping atau wakil dalam Pilkada 2024.
"Kita akan laporkan secara berkala kepada DPP PDI Perjuangan, untuk mendapatkan rekomendasi setelah mereka mempertimbangkan dan menampung semua hasil dari diskusi dengan partai lain," tandasnya.
