Soroti Kasus HGU PT SGC, BEM Unila Desak Prabowo Ganti Menteri ATR BPN

Dalam kasus tersebut, Ammar melanjutkan, rakyat di berbagai wilayah Lampung hingga kini masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan kekerasan struktural akibat sengketa tanah yang tak kunjung diselesaikan oleh negara. "Kasus PT SGC menjadi simbol, bahwa negara selama ini lebih berpihak pada kepentingan korporasi ketimbang petani dan masyarakat adat yang selama puluhan tahun tinggal dan mengelola tanah secara turun-temurun," tegasnya.

Menurut dia, HGU dikeluarkan negara bagi perusahaan tersebut diduga kuat bermasalah, baik secara administratif maupun substansial. Namun alih-alih menyelesaikan, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid justru terlihat tidak punya arah dan visi dalam menjalankan mandat reforma agraria.

"Ketika konflik agraria menjadi isu strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat, saat rakyat terus menjadi korban kriminalisasi, intimidasi, dan penggusuran, maka tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk bersikap pasif," lanjut dia.

Ammar mengungkapkan, ketidaktegasan dan tidak adanya langkah konkret dari Menteri ATR/BPN hanya akan memperpanjang penderitaan petani dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

Oleh karenanya sebagai bagian dari kekuatan moral mahasiswa dan masyarakat akademik, BEM Unila memandang bahwa krisis agraria di Lampung bukan semata-mata soal sengketa lahan, tetapi cermin kegagalan politik agraria nasional yang tidak memihak rakyat.

"Bapak Nusron Wahid sebagai Menteri yang diberi mandat untuk menyelesaikan problem ini telah gagal menunjukkan kinerja yang kredibel, responsif, dan berkeadilan. Bahkan sejak dilantik, tidak ada satu pun gebrakan signifikan dalam penyelesaian konflik pertanahan di Lampung, sementara ketegangan di akar rumput terus meningkat," sorotnya.

Berkaca dari situasi tersebut, Ammar mendorong, Presiden Prabowo tidak hanya tinggal diam dan benar-benar memperlihatkan komitmen terhadap reforma agraria sejati. Maka dari itu, langkah awal harus diambil adalah mengganti Menteri ATR/BPN dengan sosok memiliki integritas, keberpihakan kepada rakyat, dan rekam jejak jelas dalam advokasi keadilan agraria.

"Jika tidak, maka janji-janji pemerintahan tentang distribusi lahan, penataan ruang, dan kedaulatan petani hanya akan menjadi slogan politik belaka," imbuhnya.

Selain itu, BEM Unila disebut tidak akan berpangku tangan melihat penderitaan rakyat terus berlangsung dan akan terus menyuarakan kepentingan petani, serta masyarakat terdampak hingga negara hadir sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kami juga menyerukan solidaritas dari seluruh mahasiswa, gerakan rakyat, organisasi masyarakat sipil, dan media massa untuk bersama-sama menekan negara agar menjalankan mandat konstitusionalnya dalam menjamin hak atas tanah yang adil dan berkelanjutan," tegas dia.