2. AJI sudah memproyeksikan kebebasan berpendapat di Lampung akan terganggu

IDN Times/Silviana

Catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, pada akhir 2019 sudah memproyeksikan kebebasan berpendapat di lampung akan sedikit terganggu. Hal itu disampaikan Ketua AJI Bandar Lampung, Hendry Sihaloho, pada acara diskusi yang diadakan LBH Pers Lampung. 

"Proyeksi tersebut terbukti karena pada 2020 lembaga pers mahasiswa Teknokra Unila mengalami teror dan peretasan. Bahkan sampai ke keluarga hingga berhari-hari," ujarnya.

Hendry menambahkan, pada akhir 2019 ada pembubaran film Ku Cumbu Tubuh Indahku oleh sekolompok orang mengatasnamakan organisasi agama. Deretan kasus tersebut menurutnya, menjadi persoalan serius bagi AJI, mengingat ruang demokrasi di Lampung ini cukup aman.

"Dalam konteks demokrasi tidak ada hal senstif dalam menyampaikan pendapat. Bahkan sekalipun opininya tentang pembubaran negara. Orang bebas mengeluarkan pendapatnya," tegasnya.

Baca Juga: AJI-PWI Sayangkan Kalimat Ancaman Herman HN ke Wartawan

3. Lampung mendapat sorotan nasional terkait kebebasan berpendapat

IDN Times/Silviana

Hendry juga menyampaikan beberapa tahun terakhir Lampung mendapat sorotan nasional. Dia menyayangkan tidak adanya tindakan dari pemerintah atau pun penegak hukum dalam menyikapi permasalahan ini.

"LBH Pers melaporkan kasus peretasan teror Teknokra ke Polda itu terjadi diskusi yang begitu alot dan ujung-ujungnya laporannya ditolak. Kemudian dialihkan menjadi pengaduan. Jadi jangan cuma beretorika saja bahwa kami mendudung kebebasan tapi tidak menunjukkan keseriusan yang konkret," tegasnya.

Menurut Hendri, jika hal ini tidak ditindak serius maka ini akan menjadi normalisasi dan mengancam kebebasan berpendapat selanjutnya. "Kita semua berpotensi mengalami itu. Inilah pentingnya ini diusut secara serius," tandasnya.

4. Kebebasan berpendapat ada aturannya

IDN Times/Silviana

Acara diskusi tersebut juga dihadiri Kasubdit Bantuan Hukum Polda Lampung AKBP Made Kartika. Ia menyampaikan, kebebasan berpendapat juga memiliki aturan. Sehingga tidak serta merta bebas begitu saja.

"Selama berpendapat itu dilakukan secara aman, tertib dan damai maka saya rasa polisi tidak ada alasan untuk melakukan pengamanan,"jelasnya.

Menurut Made, dalam melakukan unjuk rasa wajib memberitahu polisi. Supaya ada pertimbangan dari pihak kepolisian apakah unjuk rasa tersebut bisa berjalan dengan damai.

"Terkait pengamanan demo, Kepolisian punya hak untuk melakukan pengamanan,
Tapi kalau tidak bisa buktikan dalam 1 kali 24 jam maka pulangkan artinya itu salah tangkap," paparnya.

5. Pengamanan massa harus berdasarkan status yang jelas

Penandatangan fakta integritas yang dilakukan oleh narasumber diskusi (Silviana/IDN Time)

Menanggapi pernyataan Made, Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan mengatakan, masyarakat sipil yang akan menyampaikan pendapat di muka umum itu hanya melakukan pemberitahuan saja. Kemudian pihak kepolisian wajib menerbitkan tanda terima.

"Sehingga gak ada penolakan ketika kita menyampaikan pendapat. Kita tidak diizinkan itu nggak ada," ujarnya.

Selain itu imbuhnya,  terkait pengamanan massa aksi menurutnya harus dengan status dan kejelasan. Itu karena dalam menjaga ruang sipil yang sehat adalah soal informasi. Jangan sampai kebebasan berpendapat wujudunya adalah kekerasan.

6. Jurnalis yang dilindungi adalah jurnalis yang memiliki lisensi

Diskusi kebebasan berpendapat di Bumi Ruwai Jurai, Jumat (27/11/2020) (IDN Times/Silviana)

Menyinggung persoalan perlindungan jurnalis dalam melakukan kerja jurnalistik, anggota DPRD Provinsi Lampung Fauzi Silalahi menegaskan, jurnalis yang harus dibela adalah jurnalis yang memiliki lisensi dan berintegritas. Menurutnya, ada banyak jurnalis yang mencetak kartu pers sendiri tetapi saat dikonfirmasi lisensinya tidak terverivikasi secara jelas.

Menanggapi hal itu Chandra Muliawan menganggap, sepanjang jurnalis tersebut menjalankan tugas profesinya dan produk jurnalisnya diakui maka dia dia dilindungi dalam UU. "Soal pers tidak terdaftar itu mengkaburkan fakta bahwa ada peristiwa pengancaman terhadap pekerja pers," ujarnya.

Senada dengan Chandra, Irwan dari iNews Tv Lampung juga menganggap lisensi atau kompetensi yang dimiliki jurnalis tidak menjadi patokan jurnalis tersebut wajib dilindungi atau tidak.

"Saya orang pertama yang mundur mengikuti uji kompetensi karena saya melihat di depan mata kepala saya sendiri orang yang tidak pernah menulis mendapatkan uji kompetensi itu. Jadi apakah itu menjadi ukurannya?," paparnya

Menurut Irwan, tujuan kompetensi adalah memberikan wawasan terhadap wartawan sehingga dalam mengerjakan tugas jurnalis tidak menyalahi kode etik wartawan.

Baca Juga: AJI-IJTI Buka Posko Pengaduan Jurnalis Alami Kekerasan Liputan Demo