Sidang Gugatan Pilwali Balam, Yusuf Kohar Hadirkan Pengacara Kondang

Sidang berlangsung di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung tersebut, kuasa hukum Yusuf Kohar telah menyerahkan 97 bukti tertulis. Rinciannya, 57 berupa surat dan dokumen elektronik serta rekaman audio visual.

Selain itu, ada 34 saksi yang awalnya akan dihadirkan secara virtual. Namun karena tim kuasa hukum terlapor meminta untuk dihadirkan secara langsung dan majelis hakim menyetujui permohonan tersebut, tim pelapor meminta waktu untuk menghadirkan 34 saksis tersebut.

Menurut Handoko tim kuasa hukum pelapor, dugaan penggunaan APBD merupakan kejahatan demokrasi. Itu karena menggunakan uang rakyat untuk kampanye. Selain itu tim pelapor juga sudah menyiapkan dua saksi ahli.

Tim kuasa hukum terlapor, memohon kepada majelis hakim dan pelapor agar menghadirkan saksi secara langsung. Jika memang tidak bisa hadir secara langsung harus ada alasan hukum yang sah. Seperti memiliki surat keterangan reaktif COVID-19 atau sedang berada di luar kota.

Pihak terlapor juga mengkhawatirkan adanya intimidasi atau ancaman kepada saksi yang tidak diketahui jika hanya dilakukan secara virtual. Bahkan pihaknya akan menunggu sampai tengah malam untuk menunggu para saksi dari pihak pelapor.

Sebab menurut tim kuasa hukum pelapor, para saksi tersebut sudah berada dalam satu ruangan untuk memberikan keterangan secara virtual. Sedangkan tim kuasa hukum pelapor berasalan jika saksi dihadirkan secara langsung justru  mereka akan sedikit kesulitan menyampaikan kesaksisan secara bebas.

Sebab, terlapor masih ada kaitannya dengan kepala daerah yang sedang menjabat. Pihak pelapor juga menegaskan, di tengah pandemik COVID-19 ini saksi bisa dihadirkan secara virtual. Namun  apa pun keputusan dalam persidangan tersebut pihaknya akan mengikutinya. 

Yusuf Kohar menjadikan Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara untuk gugatannya yang berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam video conference yang ditayangkan oleh Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, alat bukti yang sudah dihadirkan dalam sidang tersebut dapat membuktikan dugaan pelapor.

Menurutnya, yang menjadi permasalahan saat ini adalah penggunaan dana APBD secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Sehingga, meski paslon 03 bukan petahana yang memanfaatkan APBD, namun menurut Yusril, paslon 03 mendapat manfaat dari penggunaan APBD untuk biaya kampanye dari kebijakan suaminya yang merupakan petahana, Wali Kota Bandar Lampung.

Diketahui, Yusril merupakan pengacara yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Sekretaris Negara Indonesia. Yusril juga merupakan pengacara Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada saat mencalonka diri sebagai Presein