Revitalisasi Halte dan JPO, Dishub Bandar Lampung Siap Ambil Alih

Socrat menjelaskan, sekitar 90 persen halte di Kota Bandar Lampung merupakan aset milik pihak ketiga, yakni Devis. Karena itu, Dishub telah menyurati hingga mendatangi pengelola di tingkat daerah maupun pusat agar segera memperbaiki halte yang mengalami kerusakan.

Pemkot juga memberikan tenggat waktu kepada pengelola. Jika tidak ada tindak lanjut, pemerintah siap mengambil alih pengelolaan halte agar revitalisasi bisa segera dilakukan.

"Kami sudah menyurati dan mendatangi pihak Devis pusat untuk segera memperbaiki aset-aset mereka agar layak dipakai. Kalau mereka tidak mau memperbaiki, kami minta serahkan saja kepada pemerintah kota, nanti akan kami perbaiki," ujarnya.

Menurut Socrat, banyak halte dan JPO rusak karena lama tidak dimanfaatkan akibat menurunnya penggunaan transportasi umum di Bandar Lampung.

Kini, pemkot tengah berupaya menghidupkan kembali layanan angkutan umum. Karena itu, fasilitas pendukung seperti halte dan JPO harus kembali dalam kondisi layak digunakan masyarakat.

"Atas perintah ibu wali kota, kami sedang berupaya menghidupkan kembali transportasi publik. Kalau transportasi publik kembali berjalan, tentu halte dan JPO akan kembali digunakan masyarakat sehingga fasilitasnya harus dibenahi," jelasnya.

Selain halte, Dishub juga melanjutkan revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang di sejumlah titik. Setelah memperbaiki lantai dan dinding jembatan yang rusak, kini pembenahan difokuskan pada bagian atap.

Socrat menegaskan kebijakan yang sama akan diterapkan terhadap pengelolaan JPO. "Jika pengelola tidak segera melakukan perbaikan, Pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih agar fasilitas tersebut kembali aman, nyaman, dan dapat dimanfaatkan masyarakat," tuturnya.