Bandar Lampung, IDN Times - Pemprov Lampung mencatat realisasi pendapatan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) Mei 2025 menyentuh angka Rp74 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengatakan, realisasi pendapatan puluhan miliar tersebut khusus untuk program pemutihan. “Alhamdulillah untuk program pemutihan sudah berjalan dengan baik di bulan pertama. Realisasinya mencapai Rp74 miliar,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
Slamet menyampaikan, program dicanangkan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal ini meningkatkan pendapatan di sektor pajak kendaraan sebesar 76 persen. Oleh karenanya, pemerintah daerah akan terus mendorong kemudahan bagi masyarakat dalam mengikuti program pemutihan tersebut.
“Kendala sudah dapat kami atasi untuk problem dilapangan juga sudah kami selesaikan dengan baik. Kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Kepala Bidang Pajak Bapenda Lampung, Intania Purnama menjelaskan, total realisasi untuk program pemutihan sebelum dipotong opsen mencapai Rp125 miliar. Angka ini diterima Pemprov Lampung senilai Rp74 miliar dan pemerintah kabupaten/kota Rp51 miliar.
Pendapatan tersebut diterima dari pembayaran pajak kendaraan mengikuti pemutihan total mencapai 165.975 unit. Rinciannya, 123.935 motor dan 42.040 mobil. “Untuk realisasi pendapatan terbanyak yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Lampung Utara,” rincinya.
Intania melanjutkan, Bapenda Lampung terus berupaya terus mengoptimalkan pendapatan daerah dari program pemutihan, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Salah satunya dengan cara menjalin sinergitas dengan tim pembina samsat dan pemerintah kabupaten/kota, dengan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada masyarakat. Termasuk meluncurkan dua unit Samsat Drive Thru berlokasi di depan Lapangan Korpri dan Perpustakaan Daerah (Perpusda) Lampung, serta meningkatkan status dari samsat pembantu menjadi samsat penuh di Pesisir Barat.
"Bapenda juga bersinergi dengan kepolisian dan jasa raharja terkait kegiatan razia. Dalam kegiatan itu, masyarakat juga diimbau untuk mengikuti program pemutihan pajak," jelasnya.