Penjelasan Kemendikbud tentang Penggunaan Istilah Kekerasan Seksual

Selain itu, penggunaan kata kekerasan ini juga menandakan perilaku kekerasan seksual biasanya juga bersifat manipulatif. Shara menjelaskan, hal itu menyebabkan korban biasanya tidak tahu dirinya sebenarnya sedang mendapat kekerasan seksual.

“Makanya ketika seseorang mengalami kekerasan seksual bisa jadi dia tidak sadar karena adanya tindakan manipulasi dari pelaku. Makanya disebut kekerasan seksual bukan pelecehan seksual,” katanya.

Ia memaparkan beberapa contoh tindak manipulatif dari pelaku pelecehan seksual misalnya dengan iming-iming, ancaman secara halus, melirik, menggoda dan sebagainya. Itu tergantung dari relasi kuasa pelaku terhadap korbannya.

“Maka sebelum kejadian, kita harus sadar apa saja yang memang mau masuk nih ketindak kekerasan seksual. Sehingga hal itu bisa dicegah,” ujarnya.

Bentuk kekerasan seksual bermacam-macam. Ada verbal, fisik, dan non fisik. Shara menyampaikan sering kali beberapa orang tidak menganggap hal-hal verbal atau nonfisik seperti melirik, bersiul, dan menggoda merupakan tindakan kekerasan seksual.

“Padahal hal-hal seperti itu juga termasuk ke dalam tindak kekerasan seksual. Karena jika sudah menghina atau melecehkan karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender sehingga menyebabkan seseorang menderita secara psikis atau gangguan reproduksi atau gangguan sosial itu merupakan kekerasan seksual,” jelasnya.

Secara hukum, ada 21 jenis kekerasan seksual di Indonesia yakni:

1. Menyampaikan ujaran diskriminasi atau melecehkan pada tampilan fisik seseorang, kondisi tubuh, atau identitas gendernya
2. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan
3. Menyampaikan rayuan, lelucon, siulan, dan sebagainya yang bernuansa seksual pada korban
4. Menatap korban dengan nuansa seksual
5. Mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual pada seseorang tanpa persetujuan
6. Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio maupun visual korban tanpa persetujuan
7. Mengunggah foto tubuh, informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau di ruang yang bersifat pribadi
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan
13. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan
14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
15. Mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan
16. Melakukan percobaan perkosaan, meskipun tidak terjadi penetrasi
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi
19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil
20. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja
21. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Dalam kasus kekerasan seksual, sangat dilarang bagi masyarakat untuk menyalahkan atau blaming victim pada korban. Sehingga sampai pelaku memang terbukti tak bersalah, masyarakat wajib berpihak pada korban.

“Kadang kita sering temukan ada beberapa orang yang malah bilang ‘itu korbannya pakai baju apa tuh, pulangnya malam sih’ dan sebagainya. Malah menyalahkan korban, sudah melaporkannya saja butuh keberanian ini malah dicari kesalahannya,” paparnya.

Shara menjelaskan, terkadang orang bertanya-tanya mengapa korban kekerasan seksual tidak melawan, mencoba kabur, dan sebagainya. Ternyata hal itu dikarenakan adanya kelumpuhan sementara atau dalam bahasa ilmiah disebut Tonic immobility.

“Kelumpuhan sementara ini memang benar adanya. Kalau kita bilangnya saking syoknya sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa,” imbuhnya.

Oleh karenanya, ia menambahkan sebaiknya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) harus ada di setiap organisasi dan lembaga baik itu bersifat formal dan non formal.

“Pencegahan kasus kekerasan seksual juga tidak harus seperti misalnya mengadakan seminar. Tapi juga dibuat peraturan misalnya di perguruan tinggi ada turunan peraturan di tiap fakultas, memasukan nilai anti kekerasan seksual ke komunitas misalnya ormawa, pembatasan pertemuan individual antara dosen dan mahasiswa diluar jam kampus atau diluar kampus misalnya,” paparnya.

Sehingga hal-hal antikekerasan seksual sebenarnya bisa diterapkan mulai dari hal kecil sampai kompleks seperti peraturan lembaga atau organisasi dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkannya.