Pemprov Lampung Dukung Penuh Perda Anti-LGBT, Segera Bahas Bareng DPRD
- Pemprov Lampung mendukung pembentukan Perda anti-LGBT
- Pemerintah daerah siap bersinergi dengan DPRD Provinsi Lampung
- Masyarakat Lampung Anti-LGBT ingin menjadi mitra strategis Pemprov Lampung
Bandar Lampung, IDN Times - Pemprov Lampung menyatakan dukungan penuh ihwal pembentukan Peraturan Daerah (Perda) anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dan akan segera menindaklanjuti bersama DPRD Provinsi Lampung.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, pemerintah daerah menilai penguatan regulasi terhadap isu LGBT sangat penting. Itu sebagai langkah penanggulangan perilaku menyimpang sekaligus upaya menjaga nilai-nilai moral dan budaya masyarakat.
"LGBT adalah perilaku menyimpang yang bisa disembuhkan. Namun, maraknya forum dan grup yang mengkampanyekan perilaku ini justru menarik orang-orang yang sedang mencari jati diri untuk ikut terjerumus,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
1. Pemprov Lampung bersikap terbuka
Jihan menyampaikan, Pemprov Lampung memahami betul perihal keresahan masyarakat dan bersikap terbuka, serta siap bersinergi untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan LGBT.
Maka dari itu, pemerintah daerah menegaskan perilaku LGBT jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma bangsa maupun keagamaan.
"Pak gubernur memberikan dukungan penuh terhadap penguatan regulasi terkait penanggulangan LGBT dan akan membicarakannya bersama DPRD Provinsi Lampung sebagai langkah awal pembentukan Perda," ucapnya.
2. Minta gerakan LA-LGBT jadi mitra strategis
Lebih lanjut gerakan Masyarakat Lampung Anti-LGBT diusung oleh para tokoh ormas, ulama, dan aktivis dapat menjadi mitra strategis Pemprov Lampung, dalam mengedukasi dan mencegah perilaku menyimpang di tengah masyarakat.
"Kami memandang penguatan regulasi terhadap isu-isu LGBT sangat penting, sehingga akan kami dorong segera ditindaklanjuti," kata wagub.
3. Dorong Pemprov Lampung segera hadirkan regulasi
Koordinator Gerakan Masyarakat Lampung Anti-LGBT, Habib Umar Assegaf menegaskan, gerakan ini lahir dari keprihatinan terhadap maraknya perilaku penyimpangan seksual ditampilkan secara terbuka di media sosial, termasuk keberanian membentuk forum dan grup yang mengkampanyekannya.
Gerakan ini dikatakan terdiri dari berbagai unsur masyarakat, antara lain tokoh agama, tokoh adat, akademisi, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Oleh karenanya, Pemprov Lampung diharapkan dapat menghadirkan regulasi daerah sebagai landasan hukum penanggulangan penyimpangan tersebut.
“Kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk melakukan sosialisasi anti-LGBT,” tegasnya.
