Pemkot Bandar Lampung Pangkas Anggaran 50 Persen, Hemat Rp140 Miliar
- Pemkot Bandar Lampung akan efisiensi anggaran hingga 50% dengan memangkas belanja perjalanan dinas, ATK, seminar, kajian, dan FGD.
- Langkah ini bertujuan untuk menghemat anggaran daerah sekitar Rp140 miliar dari APBD 2025 tanpa berdampak pada gaji pegawai.
- Efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 agar anggaran dapat dikelola lebih efektif untuk kebutuhan mendesak.
Bandar Lampung, IDN Times – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berencana melakukan efisiensi anggaran hingga 50 persen pada beberapa pos belanja daerah. Sekretaris Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan mengatakan, anggaran yang dipangkas tersebut terdapat pada beberapa sektor saja.
"Seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, kajian, dan forum group discussion (FGD)," katanya, Minggu (2/3/2025).
1. Mempercepat realokasi ke sektor prioritas
Iwan mengungkapkan, langkah ini bertujuan untuk menghemat anggaran daerah dan mempercepat realokasi dana ke sektor yang lebih prioritas.
“Efisiensi ini diperkirakan bisa menghemat sekitar Rp140 miliar dari APBD 2025. Namun, kebijakan ini tidak akan berdampak pada gaji pegawai,” ungkapnya.
2. Tindak lanjut dari instruksi presiden
Efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Dengan kebijakan ini, Pemkot Bandar Lampung berharap anggaran dapat dikelola lebih efektif dan dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
“Kita ingin anggaran daerah digunakan secara optimal dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
3. Tak ganggu pelayanan publik
Iwan memastikan efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun operasional pemerintahan. Ia menyampaikan Pemkot akan tetap mengutamakan program-program yang berdampak besar bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Yang dipangkas adalah belanja operasional yang bisa dikurangi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan. Kita ingin memastikan bahwa anggaran digunakan dengan lebih bijak,” ujarnya.
