Pemkab Lamsel Optimis Pendapatan 2026 Tembus Rp2,1 Triliun
- Fokus pada pembangunan dan kesejahteraan wargaDilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Total belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun, dengan fokus utama pada belanja wajib, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
- Penurunan TKD jadi momentum inovasiPenurunan TKD dianggap sebagai momentum bagi Pemkab Lampung Selatan untuk berinovasi. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan dengan pendekatan efisien, kreatif, dan inovatif.
- Fokus pada digitalisasi pendapatan daerah, reformasi
Lampung Selatan, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menargetkan pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp2,1 triliun. Angka ini cukup ambisius, mengingat pemerintah daerah harus menghadapi tantangan berupa penurunan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar 17,69 persen dibanding tahun sebelumnya.
Target tersebut disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M Syaiful Anwar, saat membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II A Benny Raharjo, serta dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, dan tamu undangan lainnya.
1. Fokus pada pembangunan dan kesejahteraan warga
Dalam pemaparannya, Syaiful menegaskan penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya mewakili Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.
Menurutnya, total belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun, dengan fokus utama pada belanja wajib, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Defisit anggaran akan ditutup melalui pembiayaan daerah, dengan memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran dan proyeksi pinjaman daerah.
2. Penurunan TKD jadi momentum inovasi
Menariknya, penurunan TKD ini justru dianggap bukan hambatan, melainkan momentum bagi Pemkab Lampung Selatan untuk berinovasi. Syaiful menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan dengan pendekatan efisien, kreatif, dan inovatif.
“Penurunan ini menjadi momentum bagi kita untuk menggali potensi lokal dan memastikan pelayanan publik tetap optimal,” tegasnya.
Usai penyampaian nota keuangan, Syaiful juga menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Selatan terhadap RAPBD 2026. Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai kritik dan saran konstruktif yang disampaikan anggota dewan.
“Ini wujud nyata kemitraan eksekutif dan legislatif yang saling menguatkan dalam semangat check and balance demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
3. Fokus pada digitalisasi pendapatan daerah, reformasi belanja dan pemberdayaan ekonomi
Syaiful menjelaskan, RAPBD 2026 disusun sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Fokusnya mencakup digitalisasi pendapatan daerah, reformasi belanja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan SDM sebagai fondasi daya saing daerah.
Menutup paparannya, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga sinergi dan semangat kolaborasi dalam menjalankan amanah pembangunan daerah.
“Dengan semangat Lampung Selatan Maju, Bismillah Bisa, mari kita wujudkan Lampung Selatan yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tandasnya.
