Peliputan Ekonomi Harus Akurat, Dewan Pers Tekankan Etika Jadi Fondasi

Manan menjelaskan, kecepatan dalam menyampaikan informasi tidak boleh mengorbankan akurasi dan proses verifikasi. Menurut Manan, wartawan harus tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dengan mengedepankan independensi, keberimbangan, dan verifikasi terhadap setiap informasi yang diperoleh.

"Terlebih, berita ekonomi sering kali memuat data dan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, maupun harga kebutuhan pokok," papar Senior Editor Tempo.co ini.

Manan menambahkan, dalam peliputan ekonomi, wartawan dituntut tidak hanya mampu menyajikan angka, tetapi juga menjelaskan makna di balik data tersebut agar mudah dipahami masyarakat. Penyajian informasi harus memberikan konteks sehingga publik dapat memahami dampak suatu kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari.

Selain itu, jurnalis juga diingatkan untuk menghindari judul maupun narasi yang bersifat sensasional. Pemberitaan yang berlebihan dapat memicu kepanikan atau membentuk persepsi yang keliru terhadap kondisi ekonomi.

Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah potensi konflik kepentingan. Wartawan ekonomi perlu menjaga jarak profesional dengan narasumber maupun pelaku usaha, serta menghindari segala bentuk pemberian yang dapat memengaruhi independensi pemberitaan.

Di tengah perkembangan teknologi digital, penggunaan kecerdasan buatan (AI) juga menjadi tantangan baru bagi dunia jurnalistik. AI dapat dimanfaatkan untuk membantu proses transkripsi, pencarian referensi, maupun merangkum dokumen.

"Namun, teknologi tersebut tidak dapat menggantikan tanggung jawab wartawan dalam melakukan verifikasi fakta dan memastikan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan," papar mantan Ketua Aji Indonesia periode 2017-2020 ini.

Manan mengatakan, peliputan ekonomi yang berkualitas, pada akhirnya, tidak hanya diukur dari kecepatan menyampaikan berita, tetapi juga dari kemampuan media menjaga akurasi, memberikan konteks, serta mempertahankan kepercayaan publik.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama agar pers tetap menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi yang kredibel sekaligus pengawas kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Achmad P. Subarkah menjelaskan, media merupakan mitra strategis Bank Indonesia, bukan sekadar saluran penyebaran informasi. Selain itu, media menjadi jembatan komunikasi Bank Indonesia dengan masyarakat.

"Kebijakan moneter, pengendalian inflasi, sistem pembayaran, hingga edukasi ekonomi perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami publik. Peran media sangat penting agar informasi tersebut akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," papar Subarkah.

Pria berkacamata ini menambahkan, jurnalis berperan membangun literasi ekonomi. Menurut Subarkah, pemahaman masyarakat terhadap isu ekonomi, termasuk ekonomi dan keuangan syariah, masih perlu ditingkatkan.

"Karena itu, media diharapkan mampu menjelaskan isu-isu ekonomi secara komprehensif, tidak hanya memberitakan angka atau peristiwa. Hubungan BI dan media adalah kemitraan, bukan hubungan transaksional," tegas dia.

Subarkah berharap, melalui kegiatan capacity building, BI ingin membangun komunikasi yang terbuka dengan jurnalis sehingga pemberitaan mengenai kebijakan bank sentral dapat lebih akurat, berimbang, dan berbasis data.