NasDem Lampung: Gubernur Harus Lepas dari Embel-embel Pengusaha

21 Feb 2025, 05:01 WIB

Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Djausal (paling kiri) dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025). (Tangkapan Layar/YouTube Sekretariat Presiden).

Intinya sih...

DPW Partai NasDem Provinsi Lampung mendorong Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memberikan perhatian serius terhadap kebijakan kenaikan upah bagi buruh dan pekerja di provinsi setempat.
Pihak perusahaan tak harus alergi dengan peningkatan upah buruh, asalkan terbebas dari praktik pungutan liar. Gubernur juga diingatkan untuk tidak main "nakal" terhadap pelaku dunia usaha di Lampung.
Kepemimpinan pemerintahan Gubernur Mirza harus membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Lampung sebagai solusi konkret menyelesaikan ketimpangan ekonomi. Kesejahteraan petani juga perlu mendapat perhatian.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - DPW Partai NasDem Provinsi Lampung mendorong Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memberikan perhatian serius terhadap kebijakan kenaikan upah bagi para buruh maupun pekerja di provinsi setempat.

Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem Lampung, Rakhmat Husein DC mengatakan, kenaikan upah buruh merupakan salah satu sumbu upaya penuntasan permasalahan ketimpangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Lampung hari-hari ini.

"Harus ada peningkatan upah. Meski Mirza ada embel-embel sebagai pengusaha, dia harus melepaskan diri dalam posisi sebagai pengusaha, sehingga bisa berada di tengah-tengah membela kepentingan buruh maupun pengusaha. Jadi membela kepentingan buruh tidak mesti mematikan dunia usaha," ujarnya dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025).

1. Kenaikan upah terhalangi praktik pungli

Kampanye Nasional Partai NasDem di Lampung, Senin (29/1/2024). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Mewakili DPW NasDem Lampung, Husein melanjutkan, pihak perusahaan sejatinya tak harus alergi dengan kehadiran peningkatan upah buruh. Asalkan, para pengusaha tersebut dapat terbebas dari praktik pungutan liar (pungli).

"Ini harus dipahami, sebab, hari ini para pengusaha di Lampung takut meningkatkan upah dikarenakan masih banyak beban uang siluman," kata dia.

Selain itu, Mirza juga diingatkan harus terus komitmen dan konsisten tidak main "nakal" terhadap para pelaku dunia usaha di Lampung. "Jadi mereka tidak punya beban, tapi kalau gubernur membiarkan para pejabat atau APH menekan pengusaha, maka kenaikan itu akan berat terjadi," lanjutnya.

2. Dorong pembukaan lapangan pekerjaan massal

Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Djausal (paling kiri) dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025). (Tangkapan Layar/YouTube Sekretariat Presiden).

Cara lainnya menuntaskan persoalan ketimpangan ekonomi, Husein membeberkan, kepemimpinan pemerintahan Gubernur Mirza juga harus bisa memfasilitasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Lampung.

Menurutnya, kehadiran lapangan pekerjaan bisa memberikan solusi konkret menyelesaikan ketimpangan ekonomi di Lampung. "Lapangan pekerjaan massal saat ini menjadi kebutuhan dasar sekaligus upah meningkatkan derajat ekonomi masyarakat Lampung," ucapnya.

3. Pentingnya kebijakan kesejahteraan petani

Ilustrasi petani sedang membajak sawah di wilayah Lombok Barat, NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Husein menambahkan, upah penyelesaian ketimpangan ekonomi lainnya juga dapat ditempuh dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan kesehatan terhadap para petani. Misalnya, memberikan kepastian kebutuhan pupuk hingga menjaga stabilitas produksi pertanian.

"Kesejahteraan derajat hidup petani tak kalah penting, sehingga kita tidak lagi mendengar atau melihat lagi adanya petani membuang-buang hasil panennya," imbuh Husein.