May Day 2025, Ribuan Buruh Usung 7 Tuntutan untuk Aksi di Tugu Adiputa
- Seribu buruh di Provinsi Lampung gelar aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung.
- Aksi mengusung tajuk "Kapitalisme Oligarki Militeralisme Adalah Musuh Pekerja" turut menyoal isu ekonomi dan politik yang sedang tidak baik-baik saja di Indonesia.
- Dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, terjadi penyempitan ruang maupun hak demokrasi masyarakat sipil serta maraknya PHK di Indonesia.
Bandar Lampung, IDN Times - Seribu buruh di Provinsi Lampung bakal menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh atau May Day di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Rabu (304/2025).
Aksi mengusung tajuk “Kapitalisme Oligarki Militeralisme Adalah Musuh Pekerja” kali ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai.
"Massa aksi gabungan buruh dan kelompok masyarakat, aksi dimulai titik kumpul di Bambu Kuning Square dilanjutkan long match ke titik aksi di Tugu Adipura," ujar Ketua Umum Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN), Yohanes Joko Purwanto dikonfirmasi, Rabu (30/4/2025).
1. Soroti gelombang PHK
Joko melanjutkan, aksi kali ini turut menyoal beberapa isu berkaitan ekonomi dan politik di Tanah Air yang sedang tidak baik-baik saja hingga mengakibatkan penyempitan ruang maupun hak demokrasi masyarakat sipil.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan baru Prabowo-Gibran pascadilantik Oktober 2024, belum nampak perubahan kebijakan secara struktural pro terhadap perlindungan dan kesejahtaraan bagi seluruh rakyat indonesia, termasuk para buruh.
"Program asta cita ala Prabowo-Gibran tentang lapangan pekerjaan berkualitas yang digemborkan kepada publik, justru kemudian berbanding terbalik pada realita gelombang PHK yang marak terjadi di industri-industri padat karya, industri ekstraktif, industri media atau kreatif, hingga tenaga pendidikan," ucapnya.
Tak tanggung-tanggung, disebutkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 250 ribu buruh sepanjang 2024 dan 18 ribu lebih dari Januari-Februari 2025. "Selain potensi meningkatnya angka PHK, tren lenturnya hubungan kerja berakibat ketidakpastian hubungan kerja, tren upah murah bukan berdasarkan kebutuhan hidup layak makin menghantui kedepannya," lanjut dia.
2. Nilai kebijakan Prabowo-Gibran masih jauh dari kesejahteraan buruh
Dibanding fokus membangun rencana pencegahan dan penyelamatan buruh yang terancam gelombang PHK, Joko menyoroti, rezim Prabowo-Gibran lebih memilih mempercepat pengesahan RUU TNI, guna memberikan kewenangan baru bagi militer untuk mengisi pos lembaga negara dan memberikan ruang khusus bagi TNI melakukan operasi militer selain perang.
Kebijakan-kebijakan diambil pemerintah dinilai berpotensi menjadi justifikasi bagi negara, dalam menjalankan program-progam strategis nasional maupun daerah. "Berkaca dari gelombang aksi-aksi besar, rezim ini telah melakukan pengrusakan demokrasi yang berimbas dengan menguatnya militerisme otoritarianisme," tegasnya.
3. Tuntut upah layak nasional hingga menolak PHK sepihak
Menyoroti situasi dan kondisi tersebut, Joko menambahkan, massa buruh tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) ini sedikitnya bakal menyuarakan tujuh poin tuntutan pernyataan sikap.
Pernyataan sikap tersebut meliputi mendesak pemerintah segeta mewujudkan upah layak nasional, menghapuskan sistem kerja kontrak dan outshourcing, mencabut UU TNI dan menolak tegas RUU Polri, menolak PHK sepihak, menolak Omnibuslaw, mewujudkan perlindungan sosial transformatif, dan mewujudkan reforma agraria sejati.
"Memperingatan May Day kali ini, kami mengajak masyarakat ikut bergabung sebagai bentuk momentum persatuan gerakan rakyat Lampung untuk kesejahteraan dan demokratisasi Indonesia," katanya.
