Marak Pelecehan Seksual di Ponpes, Kemenag Lampung Lakukan Evaluasi!

Lebih lanjut langkah evaluasi dimaksud, Karwito menjelaskan, Kemenag Lampung akan mengecek mulai dari syarat administrasi pendirian ponpes seperti izin operasional. Hingga sarana dan prasarana berada di lingkungan ponpes.

"Sebagai catatan, ponpes harus ada syarat-syarat perlu dipenuhi seperti fasilitas, pengajaran kiai, sampai urusan sarana tempat tinggal santri dan santriwati," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan tes terhadap kesehatan mental para tenaga pengajar dan pengasuh, terutama urusan sisi psikologis. "Tentu kami berharap, agar lingkungan ponpes bisa lebih ramah anak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma pengajaran di pesantren," sambung dia.

Karwito menambahkan, pihaknya juga telah membentuk tim untuk menyelidiki secara internal, terhadap sejumlah kasus pelecehan seksual di masing-masing lingkungan ponpes bermasalah.

"Jelas ada, evaluasi personal atau kelembagaan. Nanti pasti kami beri sanksi tegas, makanya ini perlu diselidiki terlebih dahulu. Sanksinya seperti apa? Nanti kami sampaikan," jelasnya.

Berdasarkan pencatatan IDN Times kurun waktu Desember 2022-Januari 2023, polisi telah mengungkapkan tiga pelecehan seksual di lingkungan ponpes tersebar di 3 kabupaten yaitu, Lampung Selatan, Tulangbawang Barat, dan Lampung Utara.

Kasus pertama di Kabupaten Tulangbawang Barat dilakukan langsung pimpinan ponpes inisial AA memperkosa 6 santriwati. Kedua di Kabupaten Lampung Selatan, pelaku berinisial MI mencabuli 3 santriwati.

Lalu ketiga, polisi menangkap pimpinan ponpes inisial AH mencabuli seorang santriwati di Lampung Utara.