Marak Isu Hacking, Diduga 4 Subdomain Pemkot Bandar Lampung Diretas

12 Sep 2022, 21:03 WIB

Canva

Bandar Lampung, IDN Times - Diduga diretas pihak luar, empat subdomain website Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak bisa dibuka pada Minggu (11/9/2022) siang.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Infomasi (Kominfo) Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki Erwandi ketika diwawancarai di Gedung Pemkot Bandar Lampung, Senin (12/9/2022).

“Iya, jadi ada sekitar 4 subdomain kita yang mengalami gangguan kemarin. Itu ketika dibuka munculnya gambar lain, bukan laman webside OPD kita seperti biasanya,” katanya.

1. Hanya berlangsung beberapa menit

Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Ahmad Nurizki melanjutkan subdomain yang tidak bisa dibuka tersebut antara lain Satpol PP, Inspektorat, Korpri, dan Dinas Koperasi dan UMKM Bandar Lampung. Meski begitu, Rizki, sapaan akrabnya tidak menjelaskan secara detail bagaimana gambar yang muncul dalam website tersebut.

“Cuma sebentar kok itu, hitungan menit. Soalnya tim IT kita langsung tangani itu dan langsung seperti sedia kala. Sekarang juga sudah normal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan memperkuat keamanan terkait hal ini agar hal yang sama tidak terulang lagi.

2. Tidak ada kebocoran data apapun

Ilustrasi data. (Pinterest)

Ia juga menambahkan agar masyarakat Bandar Lampung tidak perlu khawatir karena tidak ada data apapun yang bocor terkait masalah gangguan subdomain ini.

“Alhamdulillah gak ada data bersifat formil yang bocor. Kalau kata saya ini mah servernya saja yang sedang terganggu,” ujarnya.

Kemudian Ia juga mengaku tidak paham apapun mengenai gangguan subdomainnya tersebut dengan peretasan oleh Bjorka yang saat ini sedang booming di Indonesia.

3. Mengimbau lembaga pemerintahan dan masyarakat untuk berhati-hati

Kadiskominfo Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki Erwandi. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Sedang maraknya kasus peretasan di tanah air, Ahmad Nurizki juga mengimbau lembaga organisasi khususnya pemerintahan untuk kembali memperkuat keamanan IT baik terkait data digitalisasi.

“Terkait adanya isu peretasan ini khususnya kalangan pemerintah untuk bisa memperkuat di keamanan data cybernya,” imbuhnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tak sembarang mengumbar informasi pribadi secara online baik itu di media sosial maupun di website yang belum diketahui keamanannya.