KPK Benarkan Pejabat Lamsel Hermansyah Hamidi Jadi Tersangka

Ali Fikri menyatakan, meskipun pihaknya membenarkan surat tentang dimulainya penyidikan dugaan tindak terhadap tersangka Hermansyah Hamidi, rincian kasus menjerat tersangka KPK belum bisa memberikan informasi lebih spesifik. Itu karena, masih melakukan serangkaian kegiatan penyidikan.

“Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini. Nanti tentu akan kami informasikan lebih lanjut perkembangannya,” jelasnya, Rabu (15/7/2020).

Nama Hermansyah Hamidi tercatat berkali-kali disebut dalam persidangan kasus Zainudin Hasan. Bahkan, dalam putusan hakim saat menjatuhkan vonis kepada Zainudin, disebutkan Zainudin terbukti menerima suap bersama-sama dengan Hermansyah Hamidi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2016-2017, Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2017-2018, serta Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni sebagai pejabat di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan.

Sedangkan jaksa KPK dalam tuntutannya menyatakan, Zainudin disebut meminta Agus menerima fee dari rekanan-rekanan proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan. Total suap yang diduga diterima Zainudin senilai sekitar Rp 72 miliar. Untuk merealisasikan penerimaan itu, Zainudin melakukannya melalui Hermansyah dan Syahroni plotting rekanan yang akan menjadi pemenang tender pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Selatan.

Zainudin juga memerintahkan Hermansyah dan Syahroni memberikan daftar pekerjaan Tahun Anggaran (TA) 2016 yang sudah diplotting sebanyak 299 paket kegiatan beserta nama-nama rekanan yang ditunjuk menjadi pemenang. Nilai pagu tahun anggaran periode tersebut sekitar Rp 194 miliar. Bahkan, Zainudin memerintahkan Hermansyah meminta commitment fee dari rekanan tersebut sebesar 13,5 persen dari nilai proyek yang penyerahannya melalui Agus.

Disiunggung apakah Syahroni turut diperiksa penyidik KPK berbarengan dengan Hermansyah 30 Juni 2020 lalu, Ali Fikri belum bisa berkomentar lebih lanjut. "Nanti tentu akan kami informasikan lebih lanjut perkembangannya," tandasnya.

Usai kedatangan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/7/2020) aktivitas di kantor Bupati Lampung Selatan normal. Begitu juga kegiatan Dinas PUPR sempat disambangi petugas lembaga antirasuah ini juga normal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi resmi terkait adanya pejabat eselon II di lingkungan kabupaten setempat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terkait kedatangan tim penyidik KPK ke Kantor Bupati Lampung Selatan ia menjelaskan, hanya untuk meminjam ruangan asisten II bidang Ekobang.

Thamrin memastikan, kedatangan tim penyidik KPK terkait kasus lama menjerat mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan 2018 lalu. Bukan kasus baru.