Korupsi Retribusi Sampah, Kejati Geledah BPPRD Pemkot Bandar Lampung

03 Nov 2022, 11:30 WIB

Kejati Lampung geledah Kantor BPPRD Pemkot Bandar Lampung terkait dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Bandar Lampung, IDN Times - Penyidik Bidang Pidsus Kejati Lampung kembali melaksanakan kegiatan penggeledahan. Itu terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung periode tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021.

Penggeledahan tersebut berlangsung di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung terletak di lantai 5 Gedung Pelayanan Satu Atap Pemkot Bandar Lampung, Kamis (3/11/2022).

Pantauan IDN Times, penyidik kejaksaan setempat tiba di pelataran parkir gedung sekitar pukul 08.30 WIB dan langsung menuju Kantor BPPRD. Para tim tersebut terlihat mengenakan rompi bertulis 'Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi' sekitar 10 orang tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Hutamrin.

Penggeledahan berlangsung hampir sekitar 2 jam, atau baru berakhir sekitar pukul 10.15 WIB. Nampak para penyidik terlihat memboyong beberapa dokumen dari kantor BPPRD Pemkot Bandar Lampung.

1. Penggeledahan usulan ahli

Kejati Lampung geledah Kantor BPPRD Pemkot Bandar Lampung terkait dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Pascapenggeledahan itu, Hutamrin membenarkan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penanganan dugaan korupsi pada DLH Pemkot Bandar Lampung tengah ditangani dan berproses di Bidang Pidsus Kejati Lampung.

Menurutnya, penggeledahan ini berdasarkan usulan dan masukan dari para ahli, guna kembali mendalami dugaan selisih pungutan retribusi sampah diduga mencapai sekitar Rp34 miliar.

"Kami sudah bertemu kepala dinas, kami difasilitasi oleh beliau untuk mencari dokumen-dokumen yang kami perlukan dalam proses penguatan pembuktian dalam penyidikan," ungkapnya.

2. Amankan beberapa dokumen

Kejati Lampung geledah Kantor BPPRD Pemkot Bandar Lampung terkait dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Terkait temuan hasil penggeledahan, Hutamrin mengungkapkan, pihaknya menyita beberapa dokumen berkaitan dengan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya yaitu, dokumen pungutan retribusi sampah pada kurun waktu periode dugaan korupsi berlangsung.

"Ada beberapa dokumen yang kita bawa, untuk selanjutnya kita pilah dulu apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan," imbuh dia.

3. Siap bersikap kooperatif

Kejati Lampung geledah Kantor BPPRD Pemkot Bandar Lampung terkait dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung, Yanwardi menambahkan, pihaknya amat mendukung dan siap bersikap koperatif terhadap pendalaman dugaan korupsi pada DLH Pemkot Bandar Lampung, serta menyiapkan sejumlah dokumen dibutuhkan oleh kejaksaan setempat.

"Tadi ada surat menyurat dan lain-lainnya. Ini adalah tambahan dari dokumen yang sebelumnya diminta oleh penyidik Kejati," tandas dia.