Kisruh Gereja di Bandar Lampung, Kemenag: Selesaikan dengan Kerukunan

Lebih lanjut disampaikan Puji, para pihak baik dari warga setempat dan jemaat GKKD harus menerima kesepakatan dari para ahli, pejabat bangsa, hingga wakil rakyat. Semua itu haruslah menjadi pegangan secara bersama-sama.

"Pemikiran para pendiri bangsa kita lebih luas. Walau kita tidak ikut membuat pegangan itu, tapi semua itu adalah bentuk kompromi yang paling sesuai. Oleh karena itu, mari permasalahan ini kita bicarakan dengan cara yang tepat," kata dia.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dijelaskan tentang persyaratan pendirian rumah peribadatan. "Semua kegiatan dimaksud harus mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan bersama menteri," sambung Puji.

Puji menambahkan, permasalahan keberadaan gereja setempat juga wajib dilakukan dialog-dialog dengan cara damai. Itu salah satu jalan untuk membangun keharmonisasian hubungan antar umat beragama.

"Kita semua menginginkan kedamaian, keamanan, dan tentunya membangun hubungan harmonis antar umat beragama yang mencintai agama kita yakini," imbuhnya.

Terlebih, dengan kebijakan perapan moderasi beragama semua pihak tetap berada dalam keyakinan dengan toleransinya masing-masing. "Jadi walaupun kita berada dalam rumah ibadah agama lain, dialog dengan cara damai dalam menyelesaikan masalah harus bisa dilakukan," lanjut Puji.

Puji melanjutkan, Kanwil Kemenag Lampung, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian semua pihak-pihak, untuk duduk bersama dan berdialog menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Ini memang harus dibicarakan dari hati ke hati antar sesama warga NKRI, mari kita bersama-sama duduk bareng untuk berdialog," tandas Kakanwil Kemenag.