Kementerian Belum Pertimbangkan Provinsi Lampung jadi Embarkasi Haji

24 Nov 2025, 22:01 WIB

Tama Wiguna

Ilustrasi jemaah haji Lampung. (Dok. Kemenag Lampung).

Intinya sih...

Bandara Radin Inten II belum memenuhi standar penerbangan internasional
Embarkasi sendiri tidak selalu menfasilitasi keberangkatan lebih murah
Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Lampung dibentuk bulan ini

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan belum mempertimbangkan Provinsi Lampung sebagai daerah bakal memiliki embarkasi dan debarkasi haji sendiri dalam waktu dekat.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, penentuan sebuah provinsi sebagai embarkasi haji tidak hanya bergantung pada jumlah jemaah, tetapi juga kesiapan infrastruktur, khususnya bandara.

“Tentu itu banyak pertimbangan, termasuk kesiapan bandara. Kalau terbang dari Lampung tapi pesawatnya tidak bisa besar, itu bukan efisiensi namanya. Justru akan jadi lebih mahal, pemborosan,” ujarnya dimintai keterangan saat berkunjung ke Asrama Haji Lampung, Senin (24/11/2025).

1. Bandara Radin Inten II belum penuhi standar penerbangan internasional

Aktivitas arus mudik-balik Lebaran 2025 di Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan. (Dok. Bandara Radin Inten II).

Irfan menyampaikan, Bandara Radin Inten II kini masih difokuskan sebatas mengangkut jemaah haji antara asal Lampung masih belum memenuhi standar penerbangan pesawat berbadan besar atau aktivitas internasional.

Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah tidak memiliki kewenangan langsung atas pengelolaan bandara. Namun, jika Lampung nantinya memiliki bandara dengan kapasitas memadai baru dapat dipertimbangkan sebagai daerah embarkasi.

"Seperti di Yogyakarta, yang saat ini memiliki bandara baru kita pertimbangkan untuk jadi embarkasi sendiri," katanya.

2. Embarkasi sendiri tidak selalu menfasilitasi keberangkatan lebih murah

Jemaah haji Lampung kloter perdana tiba di Asrama Haji Rajabasa. (Dok. Kanwil Kemenag Lampung).

Ihwal anggapan keberangkatan jemaah dari embarkasi sendiri akan menekan biaya, Irfan menegaskan, persepsi tersebut tidak selalu benar. Menurutnya, ukuran pesawat justru menjadi faktor paling menentukan.

“Kalau ada embarkasi sendiri jadi lebih murah? Belum tentu, tergantung pesawat yang digunakan,” ucapnya.

3. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Lampung dibentuk bulan ini

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf saat mengumumkan tahapan pelunasan Bipih reguler 2026 di Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Irfan menambahkan, pemerintah memastikan segera membentuk Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Lampung, termasuk di tingkat kabupaten/kota.

“Kita nanti akan ada Kementerian Haji tingkat Provinsi Lampung. Mungkin minggu ini. Di tingkat kabupaten/kota juga akan ada Kepala Kantor Kementerian Haji,” katanya Irfan.

Posisi Kepala Kantor Wilayah akan diisi pejabat kepala bidang penyelengaraan haji dan umrah (PHU) dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi yang tidak memiliki catatan pelanggaran. Sementara kepala kantor tingkat kabupaten/kota akan dijabat oleh pejabat setara kepala seksi. “Kantor Kanwil akan di sini, di asrama haji. Bukan tahun ini tapi bulan ini, secepatnya," imbuh dia.