Kejati Lampung Bongkar Program Renovasi Rumah Fiktif di Pemkab Lampura

Hutamrin menjelaskan, penanganan kasus ini meliputi besaran anggaran kegiatan perencanaan fiktif masing-masing tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,45 miliar, 2019 (Rp1,2miliar), dan 2020 (Rp960 juta). Total anggaran mencapai Rp3,61 miliar.

Modusnya, Disperkim Pemkab Lampung Utara diduga telah menyusun program kegiatan perencanaan tidak diikuti kegiatan fisik, serta melakukan kegiatan perencanaan fiktif hingga tidak memiliki nilai manfaat pada penggunaan anggaran.

"Terdapat anggaran dalam DPA berupa kegiatan jasa perencaan 2018, 2019, 2020. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bidang Perumahan Disperkim Kabupaten Lampung Utara," ungkap dia.

Dalam kegiatan perencanaan RTLH fiktif tersebut, dilakukan dengan cara menyusun program di awal kegiatan perencanaan dan mengusulkan anggaran di bawah Rp100 juta. Itu agar dapat dilakukan pengadaan langsung dan pihak Dinas akan membentuk tim, untuk mencari dan meminjam perusahaan jasa konsultansi.

Tujuannya, guna dipilih langsung sebagai penyedia dalam kegiatan perencanaan RTLH dan Disperkim dapat membuat sendiri hasil pekerjaan atas kegiatan RTLH tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

"Kegiatan ini dibuat seolah-olah ada penyedia yang melaksanakan kegiatan perencanaan, padahal kegiatan itu fiktif," imbuh Hutamrin.

Kegiatan perencanan fiktif RTLH tidak diikuti dengan kegiatan fisik, maka program kegiatan perencaan tersebut otomatis samasekali tidak memiliki nilai manfaat.

Terlebih, kegiatan perencanaan RTLH ini telah dilakukan pencairan dan atas permintaan dari pihak-pihak oknum berada pada Disperkim Pemkab Lampung Utara.

"Uang yang telah dicairkan tersebut diminta kembali ke oknum di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara," tandas Aspidsus.