Kapolda Lampung Respon Cepat Instruksi Keterbukaan Terhadap Awak Media

07 Des 2021, 12:14 WIB

Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno. (IDN Times/Istimewa).

Bandar Lampung, IDN Times - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Lampung merespons cepat instruksi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Agung Budi Maryoto. Itu terkait sentilan terhadap Kapolres dan jajaran agar menerima panggilan telepon jurnalis sedang bertugas mencari informasi terkait pemberitaan viral di wilayah hukum masing-masing.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Hendro Sugiatno mengaku telah menginstruksikan hal tersebut ke setiap Kapolres dan Kapolsek jajaran. Mengingat, itu sangat penting sebagai landasan hukum berkaitan atas hak setiap orang untuk memperoleh informasi.

"Ke depan tidak ada lagi pejabat di kepolisian baik di tingkat Polda, Polres dan Polsek di Polda Lampung yang menghindar dan tidak mengangkat telpon bila dihubungi wartawan terkait kegiatan kejurnalistikan,' ujar Hendro, Selasa (7/12/20210.

1. Keterbukaan berkaitan dengan landasan hukum

Pixels

Hendro menjelaskan, permintaan tersebut berkaitan erat dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tidak hanya itu, ia pun menekankan kepolisian selaku badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana

"Ini sangat penting, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi," tegas jenderal bintang dua tersebut.

2. Sesuai instruksi program prioritas Kapolri

Default Image IDN

Kapolda Lampung melanjutkan, keterbukaan akan informasi kepada publik juga merupakan Program Prioritas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Probowo pada giat 13 yaitu, pemantapan komunikasi publik salah satunya kepada media.

Selain itu, Polri juga berkeinginan memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; Kedua, untuk menjamin kemerdekaan pers.

"Baik pers nasional ataupun lokal mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, termasuk dari kedinasan kepolisian," kata Hendro.

3. Irwasum sentil Kapolres dan jajaran

ilustrasi pria sedang menelpon (pexels.com/@shkrabaanthony)

Diberitakan, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto menyentil Kapolres enggan mengangkat telepon wartawan sedang mencari informasi mengenai informasi atau berita viral. Seharusnya, para Kapolres meminta waktu untuk mengumpulkan data, bukan mengabaikan panggilan telepon wartawan.

"Apabila ada media ataupun katakan wartawan yang ingin menanyakan, kalau memang pimpinan Kapolres belum siap datanya, bisa saja tunggu sebentar atau kasih waktu 10 sampai 30 menit sambil cari data," ujar Agung, dalam sambutan Apel Kasatwil Polri 2021 di Bali, Jumat (3/12/2021).

Menurutnya, Kapolres dan jajaran tidak seharusnya menghindari panggilan telpon atau pun pertanyaan dari awak media. "Pasti (wartawan) akan telepon ke Kapolda. Nah, Kapolda kalau belum diberi laporan, jawabnya susah, akhirnya kepada pimpinan Polri. Ini tolong menjadi atensi kita semua," tandas dia.