Gelombang Protes Efisiensi Anggaran dari Mahasiswa Lampung: Kaji Ulang
- Mahasiswa di Provinsi Lampung menyuarakan kegelisahan terkait kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan beban biaya perkuliahan akibat efisiensi anggaran.
- Pengkajian ulang pemangkasan anggaran tidak hanya pada bidang pendidikan, tetapi juga sektor kesehatan dan pelayanan publik dengan transparansi dan pengawasan ketat.
- Keresahan mahasiswa terhadap pemotongan dana operasional perguruan tinggi, yang mengakibatkan beban biaya penunjang pendidikan lebih besar dibebankan kepada mahasiswa.
Bandar Lampung, IDN Times - Mahasiswa di Provinsi Lampung terus menyuarakan kegelisahan bayang-bayang dampak kebijakan efisiensi anggaran pada bidang pendidikan. Isu kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) hingga beban biaya perkuliahan tak ubahnya mimpi buruk menjadi kenyataan.
Di Lampung, kebijakan termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tersebut santer menuai gelombang protes. Bahkan turut diwarnai aksi demontrasi aliansi mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi.
"Sampai hari ini, para elite di pusat masih memperdebatkan adanya potensi kenaikan UKT hingga hilangnya beasiswa dan KIP kuliah. Jadi tujuan kami efisiensi anggaran ini untuk dikaji ulang, bukan berarti kami menolak," ujar Presma BEM Universitas Lampung (Unila), M Ammar Fauzan dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).
1. Desak efisiensi anggaran dikaji ulang
Ammar melanjutkan, pengkajian ulang pemangkasan anggaran dimaksud bukan hanya pada bidang pendidikan. Melainkan juga sektor kesehatan hingga pelayanan publik patut dikaji secara mendalam dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, implementasi penerapan efisiensi anggaran patut disertai pengawasan ketat, sebab, dinilai bukan tak mungkin pos pemotongan anggaran yang telah ditentukan malah mengorbankan kepentingan mahasiswa.
"Jangan sampai aturan dari atas pemotongan perjalanan dinas, tapi di bawah memotong beasiswa dan KIP kuliah. Sudah seharusnya efisiensi disertakan transparansi, sehingga tidak ada gejolak," tegasnya.
2. Dorong DPRD Lampung kawal isu efisiensi
Merujuk sederet keresahan tersebut, Ammar melanjutkan, BEM Unila telah mengkomunikasikan sekaligus meminta komitmen pihak rektorat kampus, agar agenda pemangkasan anggaran ini tidak membebani perkuliahan mahasiswa setempat.
Selain itu, aliansi mahasiswa Lampung telah menggelar aksi demontrasi turut mendesak pemerintah daerah melalui DPRD Provinsi Lampung, untuk ikut mengawal dan menyuarakan tuntutan efisiensi ke pemerintah pusat.
"Kami minta mereka mengawal kebijakan ini. Kami mengharapkan efisiensi anggaran ini berjalan dengan baik dan mendapatkan pengawalan dalam pelaksanaannya, jangan sampaikan niat baik ini justru tak tepat sasaran," serunya.
3. Mahasiswa mulai rasakan dampak efisiensi di kampus
Sikap kritis turut dilontarkan Presma Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (KM-Itera), M Rizky Saputra. Ia menyebutkan, keresahan akan hadirnya kebijakan efisiensi anggaran ini lebih dari sekadar potensi dampak kenaikan UKT dan penghapusan program beasiswa, tetapi juga adanya pemotongan dana operasional perguruan tinggi.
Kekhawatiran tersebut diakui perlahan mulai dirasakan mahasiswa Itera. Misalnya, kegiatan kuliah lapangan pada program studi (Prodi) Kewilayahan dan Perencanaan Kota yang membebankan 50 persen biaya operasional akomodasi kepada mahasiswa.
"Di tahun kemarin, kegiatan ini biaya operasional ditanggung penuh perguruan tinggi, tapi setelah ada isu efisiensi anggaran setengahnya dibebankan ke mahasiswa. Ini yang kami takutkan, jadi biaya penunjang pendidikan lebih besar dibebankan ke mahasiswa, bukan hanya masalah UKP dan beasiswa saja," bebernya.
Kasus serupa terjadi pada pendanaan program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa (PPK Ormawa) melalui semacam kegiatan pelatihan upgrading bagi para sekretaris dan bendahara Ormawa. "Pihak Kemahasiswaan pun bilang dana itu digantung sampai sekarang, karena dalih efisiensi anggaran itu tadi," tambah Rizky.
4. Cara pemerintah "kadali" mahasiswa
Berkaca atas dampak efisiensi mulai dirasakan langsung mahasiswa tersebut, Rizky mengatakan, kebijakan pemangkasan anggaran ini tak ubahnya cara pemerintah menipu para mahasiswa. Sebab, sekalipun tak ada kenaikan UKT namun biaya penunjang perkuliahan justru banyak dibebankan ke mahasiswa.
"Hasil kajian kami, efisiensi dana operasional perguruan tinggi mencapai 50 persen dan Itera paling terdampak dikarenakan masih berstatus sebagai Satker. Untuk skala Lampung, dampaknya bukan di Unila, Poltekkes, atau Polinela tapi Itera. Ini sangat meresahkan bagi kami," imbuhnya.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh mahasiswa di Lampung khususnya Itera, untuk terus bersama-sama menyoroti dan mengawal dampak kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi menyasar serta mengorbankan kesejahteraan masyarakat secara luas.
"Itera akan terus mengawal ini sampai tuntas, sehingga tak ada tumpang tindih dan simpang siur terhadap isu efisiensi anggaran. Itera akan jadi garda terdepan mengawal penyelesaian kebijakan ini," tegas mahasiswa prodi teknik pertambangan tersebut.
5. Bakal sesuaikan kegiatan akademik
Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran tersebut, Rektor Itera, Prof I Nyoman Pugeg Aryantha mengatakan, perguruan tinggi setempat akan melaksanakan instruksi maupun arahan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto.
"Itera akan menyesuaikan anggaran seoptimal mungkin, dengan mengutamakan hak mahasiswa dalam layanan fasilitas pendidikan dan hak pokok pegawai," katanya.
Ihwal keluhan akan beban biaya penunjang kegiatan perkuliahan mulai dialami mahasiswa, ia menyebut, Itera akan menyesuaikan kegiatan akademik sedemikian rupa, tanpa memberi beban biaya tambahan ke mahasiswa di luar UKT sesuai peraturan perundangan. "InsyaAllah, mohon doa dan dukungannya," imbuh guru besar ITB tersebut.
