Efisiensi Anggaran, Pemprov Lampung: Kalau Bisa AC Jangan 16 Derajat

12 Feb 2025, 22:01 WIB

Tama Wiguna

Pemprov Lampung menargetkan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 mencapai Rp600 miliar.

Intinya sih...

Pemprov Lampung siap tindaklanjuti instruksi efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto dengan penghematan listrik dan AC di kantor.
Pegawai ASN belum dapat WFH atau WFA karena jarak rumah ke kantor masih dekat dan tenaga honorer tetap dibayar tanpa pengurangan.
Effisiensi anggaran akan berlaku adil di seluruh OPD tanpa pengecualian, dengan fokus pada kegiatan yang tidak prioritas.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersiap menindaklanjuti kebijakan instruksi efisiensi anggaran diterapkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui penghematan sumber dana listrik di kantor seperti penggunaan lampu hingga suhu air conditioner (AC).

Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fredy mengatakan, kebijakan aturan efisiensi anggaran ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan pemerintahan setempat.

"Kita tetap bekerja bisa, tapi kita kurangi penghematan untuk listrik dan AC yang tidak penting harus dimatikan. Kalau bisa AC itu jangan 16 (derajat Celcius), kalau saya 25, 26, 27 ya kan," ujarnya dimintai keterangan, Rabu (12/2/2025)

1. Belum ada kebijakan WFH atau WFA bagi para pegawai

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)

Upaya penghematan tersebut, Fredy melanjutkan, pemerintah provinsi setempat belum menerapkan kebijakan pegawai ASN dapat bekerja melalui rumah atau work from home (WFH) maupun aturan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).

Sebab, secara jarak antara rumah mayoritas pegawai dil lingkungan Pemprov Lampung dengan lokasi kantor terbilang dekat atau masih dapat ditempuh sehari-hari.

"Di Lampung ini kan letak antar kantor pegawai dengan rumahnya tidak jauh, jdi kami kira tidak apa tetap mengantor," ucapnya.

2. Sebut tak akan ada pengurangan tenaga honorer

Pemprov Lampung menargetkan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 mencapai Rp600 miliar.

Ihwal isu pengurangan tenaga pegawai berstatus honorer, Fredy melanjutkan, mereka belum masuk dalam data Badan Kepegawaian Negara akan berstatus sebagi tenaga kerja paruh waktu.

Meski demikian, ia memastikan penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang ditindaklanjuti oleh Pemprov Lampung ini tidak akan berdampak pada pengurangan para tenaga honorer.

"Mereka akan tetap dibayar dari anggaran belanja barang dan jasa, bukan dalam belanja pegawai. Artinya, tetap kita bayar tidak ada pengurangan," ucapnya.

3. Pastikan efisiensi anggaran berlaku adil bagi seluruh OPD

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Fredy memastikan, penetapan efisiensi anggaran di lingkungan Pemprov Lampung akan berlaku adil terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga kebijakan ini ditetapkan tanpa adanya pengecualian.

"Efisiensi dilakukan kepada kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, tapi kalau itu prioritas harus dilakukan meskipun ada perjalanan dinas," kata mantan Inspektur Pemprov Lampung tersebut.