Dipakai Kebutuhan Pribadi, Kepala Desa di Pringsewu Korupsi Dana Desa Hampir Rp500 Juta

Dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Yunnus mengungkapkan, total kerugian negara akibat perbuatan G mencapai Rp478.615.276. Modus operandi digunakan mencakup penggelembungan atau mark-up anggaran, pengadaan fiktif, hingga penggunaan dana tanpa bukti pertanggungjawaban yang sah.

“Salah satu program yang disalahgunakan adalah penanganan stunting, pengadaan perlengkapan posyandu, serta kegiatan fisik dan operasional lainnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, penyidik juga mengungkap selama menjabat, tersangka beberapa kali menggunakan aset desa untuk kepentingan pribadi, termasuk menjaminkan surat tanah kantor pekon ke koperasi, meskipun kemudian ditebus kembali.

“Tersangka G menjabat sejak 2012 dan masih aktif hingga kini. Namun selama proses penyelidikan, yang bersangkutan belum menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara. Saat ini, barang bukti yang berhasil kami sita baru senilai Rp10 juta,” kata Kasat Reskrim, AKP Johannes EP Sihombing.

Selain penyidikan terhadap G, polisi juga tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan dana desa tersebut. "Potensi tersangka tambahan terbuka lebar seiring berkembangnya bukti dan keterangan dari saksi," lanjut dia.

Kapolres menegaskan, Polres Pringsewu berkomitmen menjaga akuntabilitas keuangan desa dan menindak tegas pelaku penyimpangan anggaran negara, sebagaimana juga telah dilakukan terhadap oknum LSM dan wartawan memeras aparatur pekon.

“Kami tidak akan membiarkan dana desa yang seharusnya untuk pembangunan rakyat justru dikorupsi oleh oknum yang diberi amanah,” tutup AKBP Yunnus.

Atas perbuatannya, tersangka G dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun," tambahnya.