Diduga Picu Banjir, DLH Lampung Segel Tambang Batu Andesit di Way Laga

Ilustrasi izin dokumen. (pexels.com/Sora Shimazaki)

Dari hasil pemeriksaan, Yulia menyampaikan, perusahaan tidak mengantongi izin Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) merupakan dokumen lingkungan wajib dimiliki pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan izin lingkungan.

Sebelum penyegelan, pihaknya juga telah melakukan pemantauan secara langsung di lapangan. Kemudian ditindaklanjuti dengan pemasangan plang.

"Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam penyegelan ini, bahwa tidak boleh ada aktivitas apapun setelah kegiatan penyegelan dilakukan," katanya.

Selokan tempat warga dan motornya terbawa arus dan masuk kedalam selokan. (IDN Times/istimewa)

Yulia melanjutkan, PT Membangun Sarana Bangsa sebelumnya telah mengantongi SIPB diterbitkan pada 2022. Namun masa berlaku izin surat luasan lahan perusahaan setempat mencapai 6 hektare telah berakhir pada Maret 2025.

"Kegiatan tambang ini dihentikan dan tidak diperpanjang lagi izinnya kecuali untuk kegiatan lain diluar penambangan," ucap dia.

Berdasarkan laporan masyarakat, dikatakan, aktivitas pertambangan dilakukan PT Membangun Sarana Bangsa menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah setempat. "Salah satu penyebab banjir karena ada pengerukan tidak sesuai kriteria. Oleh karena itu, kita pantau apakah kegiatan ini nantinya berdampak," lanjutnya.

Ilustrasi administrasi pembelian rumah (freepik.com/freepik)

Pascakegiatan penyegelan ini, Yulia menambahkan, DLH Provinsi Lampung memberikan sanksi berupa penegakan administrasi. Sementara sanksi pidana disebut menjadi ranah kewenangan aparat penegak hukum (APH).

"Jadi nanti ada beberapa poin-poin penaatannya seperti apa, ketika ketidaktaatan sudah ditaati nanti ada pencabutan sanksi administrasi," imbuhnya.