Dendi Ramadhona Ajukan Banding, Nilai Uang Pengganti Tak Berdasar

Sopian menilai, penetapan uang pengganti sebesar sekitar Rp21 miliar tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Itu lantaran hanya bertumpu pada keterangan salah satu terdakwa lain mantan Kepala Dinas PUPR Pesawaran Zainal Fikri tanpa didukung alat bukti lain.

Oleh karena itu, tim kuasa hukum akan meminta majelis hakim tingkat banding mengoreksi perhitungan pidana tambahan uang pengganti tersebut melalui memori banding yang akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Penentuan uang pengganti sekitar 21 miliar itu didasarkan hanya semata-mata pada pernyataan Fikri yang tidak didukung bukti lain," katanya, Selasa (29/7/2026).

Selain mempersoalkan uang pengganti, Sopian berharap apabila perhitungan kerugian negara maupun uang pengganti dikoreksi, maka pidana pokok terhadap Dendi juga dapat diturunkan.

Menurutnya, putusan tingkat pertama telah menunjukkan adanya penurunan dari tuntutan jaksa 11 tahun penjara menjadi 8 tahun setelah majelis hakim mengoreksi nilai uang pengganti.

"Kita sudah menitipkan uang berkisar 10 miliar sebagai jaminan atas kerugian negera, karena memang hitungan di kita hanya sekitar Rp10 miliar, bahkan bisa di bawah itu, Jadi itu (pidana penjara) juga kemungkinan yang akan kita koreksi dalam banding," ucapnya.

Dalam proses upaya banding tersebut, Sopian menegaskan, memori banding nantinya akan berisi analisis terhadap fakta persidangan, terutama terkait alat bukti yang dinilai tidak dipertimbangkan majelis hakim atau justru dipertimbangkan tanpa dasar yang memadai.

"Banding ini pada dasarnya mengoreksi pembuktian. Tidak ada bukti baru, tetapi ada beberapa bukti yang menurut kami tidak dipertimbangkan. Karena banding masih merupakan pemeriksaan judex facti," imbuhnya.

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan vonis pengadilan tingkat pertama terhadap Dendi Ramadhona berupa pidana 8 tahun penjara dan denda Rp750 juta. Dendi juga dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp21,6 miliar.

Terkait pertimbangannya, Dendi dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menerima gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara proyek SPAM Kabupaten Pesawaran.