Baru Bebas, Bandar Togel di Lampura Ditangkap Lagi Kasus TPPU Kripto

Yuni mengungkapkan, perkara ini bermula dari pengungkapan kasus judi togel pada November 2024. Dari pemeriksaan, Haryo mengakui sebagian uang hasil penyedia jasa pemasangan togel digunakan membeli perangkat komputer, serta koin kripto untuk disimpan sebagai aset digital.

“Koin kripto ditukar kembali menjadi uang rupiah dengan nilai mencapai 253 juta. Praktik ini jelas memenuhi unsur pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU,” tegasnya.

Terkait pengungkapan kasus pencucian uang ini, penyidik menemukan adanya aliran transaksi mencurigakan sehingga diterbitkan laporan polisi baru terkait TPPU. Itu tepatnya setelah kasus asal perjudian dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada Maret 2025.

Pascamenjalani masa hukuman kasus perjudian, Yuni melanjutkan, Haryo baru menghirup udara bebas setelah keluar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi kembali langsung dibekuk aparat kepolisian.

“Tersangka kami tangkap begitu keluar dari rutan. Ia langsung dibawa ke Polres Lampung Utara, untuk menjalani proses penyidikan terkait pencucian uang hasil judi,” katanya.

Pelaku sebelumnya sudah sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus TPPU. Namun saat ditetapkan sebagai tersangka, Haryo menolak melanjutkan pemeriksaan dengan alasan menunggu pendampingan kuasa hukum tak kunjung hadir.

“Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan menetapkan status tersangka. Namun pelaku tidak kooperatif. Karena itu, setelah bebas dari hukuman sebelumnya, langsung dilakukan penangkapan untuk memastikan proses hukum berjalan,” jelas dia.

Dalam kasus TPPU tersebut, Yuni menegaskan, tersangka Haryo dijerat dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Jo. Pasal 2 huruf t Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

“Kasus ini menunjukkan bagaimana uang hasil kejahatan diputar dalam bentuk aset digital untuk menghilangkan jejak. Kami mengimbau masyarakat tidak terlibat dalam perjudian maupun aktivitas keuangan mencurigakan, karena konsekuensinya sangat berat,” tegas kabid humas.