Antrean Solar Mengular, Hiswana Migas Lampung Soroti Disparitas Harga

Donny melanjutkan, rentang harga terlalu besar antara BBM subsidi dan nonsubsidi menciptakan celah bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Kondisi itu berpotensi mendorong munculnya praktik penimbunan hingga jual beli BBM subsidi.

"Semua orang nekat untuk melakukan suatu tindakan yang menguntungkan. Jadi orang itu kalau namanya uang gak berpikir lagi soal pidana atau tidak pidana, kan begitu," ucapnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji kembali disparitas harga tersebut, sebab, selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi sebaiknya dipersempit sehingga potensi penyalahgunaan dapat ditekan. "Rentan harganya harus semakin kecil, bukan begitu jauh," lanjut dia.

Selain persoalan harga, Donny turut menyoroti kuota BBM subsidi untuk Lampung. Ia mempertanyakan dasar penghitungan kebutuhan BBM masyarakat Lampung yang menjadi dasar penetapan kuota daerah.

Menurutnya, kebutuhan BBM di Lampung tidak hanya berasal dari kendaraan milik warga setempat. Lampung disebut merupakan wilayah perlintasan utama Jawa-Sumatra sehingga kendaraan dari luar daerah turut menggunakan BBM di wilayah setempat.

"Pemakaiannya kan bukan orang Lampung saja. Terus kedua, pemakaiannya juga nelayan. Nah, belum lagi ada yang nyerempet-nyerempet pakai untuk industri," sebutnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah mengkaji kembali apakah kuota ditetapkan dan diberikan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. "Kalau misalkan kebutuhan 1.000, ya penuhi dong 1.000. Jangan di kuota disetujuinya hanya 600," sambung dia.

Donny juga menyoroti distribusi BBM ke SPBU. Ia mencontohkan, kondisi ketika satu SPBU biasanya menerima 16 ribu liter solar, tetapi kemudian pasokan datang atau diterima hanya sekitar 8 ribu liter.

Alhasil, pasokan tidak konsisten justru membuat sopir kendaraan besar khawatir kehabisan BBM. Itu mengakibatkan mereka memilih mengantre lebih awal untuk memastikan mendapatkan solar.

Ia menilai, apabila pasokan BBM tersedia secara konsisten tanpa jeda, antrean kendaraan di SPBU perlahan akan berkurang.

"Kalau sudah satu hari, dua hari, tiga hari sampai satu minggu di SPBU itu minyak selalu ada tanpa putus, itu otomatis orang antre akan berkurang pastinya," sebutnya.

Selain itu, Donny juga meminta aparat penegak hukum menertibkan secara menyeluruh terhadap persoalan antrean BBM bersubsidi. Sehingga penindakan tak hanya menyasar sopir kendaraan, melainkan didorong turut mengecek peruntukan BBM tersebut.

"Benarkah orang-orang itu atau truk-truk itu yang mengantre memang untuk kebutuhan angkutan atau ada penggunaan lain? Itu juga harus kita pelajari," tambah dia.

Selain antrean, Donny menyinggung adanya celah dalam sistem pembelian BBM subsidi, termasuk dugaan praktik jual beli barcode secara daring. Ia meminta perbaikan dilakukan dari sisi sistem, bukan hanya memberikan tekanan kepada masyarakat atau petugas SPBU.

"Pertamina sendiri di pusat, karena pusat, harus memperbaiki sistemnya. Jangan nyalahin rakyat kecil saja, jangan nyalahin SPBU saja," tegasnya.

Persoalan tersebut juga perlu dilihat dari sisi petugas SPBU berada di lapangan. Ia menyebut adanya potensi tekanan dari pihak-pihak tertentu kepada pegawai SPBU.

"Secara umum, kami mendorong pemerintah melakukan dua langkah utama, mengkaji disparitas harga dan menghitung ulang kebutuhan BBM Lampung. Persoalan ini harus dibenahin dari atasnya, dari hulu baru hilir," imbuh Donny.