Jaringan Masyarakat Sipil Desak Tindak Pidana Perkosaan Masuk RUU TPKS

2. Pembentukan RUU TPKS turut melibatkan lapisan masyarakat

Dalam hal pembahasan ini, wanita menjabat sebagai Direktur Eksekutif LAdA DAMAR Lampung tersebut tetap mengapresiasi penyelenggaraan yang telah memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS tersebut.

"Kami juga mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyempurnakan draf RUU TPKS hasil harmonisasi progresif sesuai dengan kepentingan korban kekerasan seksual, termasuk hak penyandang disabilitas korban kekerasan," kata Sely.

Dari hasil pembahasan tersebut, beberapa hal penting telah pihaknya sebagai capaian yaitu, RUU TPKS telah memasukan beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual seperti pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; kekerasan seksual berbasis elektronik; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; dan perbudakan seksual.

"Masuknya peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam proses pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan kehadiran penyedia layanan berbasis masyarakat dalam pembentukan Pusat Layanan terpadu," sambungnya.