TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Lampung

Buntut Napi Anak Meninggal di Lampung, 3 Pejabat LPKA Dinonaktifkan

Salah satunya Kepala LPKA Sambiyo

Kadivpas Kemenkumham Lampung, Farid Junaedi saat dimintai keterangan. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)
Verified
Tama Wiguna

Bandar Lampung, IDN Times - Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Lampung resmi menonaktifkan tiga pejabat LPKA Kelas II Bandar Lampung. Salah satu pejabat tersebut diketahui merupakan Kepala LPKA setempat, Sambiyo.

Penonaktifan itu ditegaskan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Lampung, Farid Junaedi usai Konferensi Pers Anak Berhadapan Hukum (ABH) Ditreskrimum Polda Lampung di Gedung Aula Presis Mapolda Lampung, Sabtu (23/7/2022).

"Penonaktifan sementara ini 3 ya, mereka adalah para pejabat yang menurut kami berhak bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi terkait dengan di LPKA," ujarnya saat dimintai keterangan.

Baca Juga: 4 Tersangka Penganiaya Napi Anak Meninggal Terancam 15 Tahun Penjara

1. Identitas pejabat nonaktif masih enggan dibeberkan

Ilustrasi penjara (IDN Times/Mardya Shakti)

Meski telah menegaskan penonaktifan itu, namun Farid masih enggan membeberkan lebih jauh detail identitas dan jabatan masing-masing pejabat nonaktif tersebut, serta mengaku pihaknya perlu mendalami dan mengembangkan kasus tersebut.

Berdasarkan informasi diterima IDN Times, salah satu pejabat nonaktif tersebut adalah Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung, Sambiyo. Ia diketahui mengambil cuti resmi saat peristiwa penganiayaan berlangsung hingga korban RF dinyatakan meninggal.

"Pokoknya saya sampaikan, para pejabat nonaktif itu yang bertanggung jawab dan ini akan terus kami dalami dan kembangkan lebih lanjut," ungkapnya.

2. Kanwil dukung penuh keluarga korban

Kanwil Kemenkumham Lampung di Kota Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Terkait dugaan keterlibatan petugas sipir dalam kasus ini, Farid mengaku telah menyerahkan sepenuhnya penanganan proses hukum kepada aparat kepolisian. Pasalnya, kanwil setempat telah memberikan keleluasaan kepada Polda Lampung guna mengungkap terang kasus tersebut.

Selain itu sebagai bukti keberpihakan kepada korban, ia juga menyampaikan dukungan penuh kepada pihak keluarga di tiap penanganan proses hukum hingga tahap penyelesaian kasus penganiyaan.

"Kami siap mendukung Polda untuk menyiapkan hal-hal dibutuhkan dan diperlukan. Evaluasi menyeluruh juga terus kita lakukan dalam rangka perubahan lebih baik, kami tidak akan tebang pilih," imbuhnya.

3. Keluarga minta dalami keterlibatan sipir

Ilustrasi Penganiayaan (IDN Times/Mardya Shakti)

Menyikapi penetapan status tersangka tersebut, kakak ipar korban RF, Yoga Erlangga mengapresiasi kinerja tiap pihak-pihak terlibat aktif dalam mengungkap kasus sang adik. Khususnya pada Ditreskrimum Polda Lampung talah bergerak cepat menindaklanjuti laporan keluarga.

Meski demikian besar harapan, dirinya bersama keluarga agar aparat penegak hukum terus mendalami dugaan keterlibatan petugas sipir LPKA. Itu lantaran dinilai lalai menjalankan tugas dan fungsi pengawasan anak binaan.

"Bagaimana bisa, adik kami masuk lembaga itu dalam keadaan sehat dan keluar dengan kondisi badan babak belur hingga meninggal. Di mana peran pengawasan petugas, ini harus diselesaikan karena ada kelalaian," ucapnya.

Baca Juga: Forensik Temui Trauma Luka Tumpul di Tubuh hingga Organ Otak Napi Anak

Topik:
lampung
Update me
napi
Berita Terkini Lainnya

Pemuda Lampung Utara Perkosa ABG 15 Tahun, Korban Telah Melahirkan!

Hore! JPO Aestetik Pemkot Bandar Lampung Mulai Dibangun

Ini Rencana Jangka Pendek dan Panjang Pemkot untuk Pantai Sukaraja!

Vendor Sekolah Az Zahra Lift Jatuh Diperiksa Disnaker: Bukan Kapasitas

Curi 100 Bal Dokumen KAI, 2 Tuna Wisma Bandar Lampung Dicokok Polisi

Polisi Isyaratkan Penetapan Tersangka Lift Jatuh di Sekolah Az Zahra

Minta Takedown Berita Korupsi, AJI Kecam Kasipenkum Kejati Lampung

Bikin Geger! Pecatan PNS Nekat Pecah Kaca Mobil di Bandar Lampung

Korupsi Mark Up Bill Hotel, Ketua DPRD Tanggamus: Kita Hormati Proses

PAD Balam Juli 2023 Rp350 Miliar, Masih Jauh dari Target?