TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Lampung

Tiga Aksi Unjuk Rasa Warnai Bandar Lampung, Ada Apa? 

Aksi massa berlangsung di tiga titik

Silviana/IDN Times
Verified
Silviana

Bandar Lampung, IDN Times - Berbagai elemen masyarakat kembali menyuarakan aspirasi. Bahkan aspirasi digelar, Kamis (22/10/2020) berlangsung serentak di tiga titik di Kota Bandar Lampung

Titik pertama, yakni Tugu Adipura. Di sini peserta aksi  dari Komite Aspirasi Rakyat (KAR) menyampaikan aspirasi terkait menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. 

Titik aksi kedua di Kantor DPRD Provinsi Lampung. Massa aksi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) juga menyuarakan aspirasi menolak UU Cipta Kerja dan mendesak pemerintah serta DPR pusat untuk mengevaluasi payung hukum tersebut. 

Titik ketiga, massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Forum Peduli Pendidikan menggarap unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung. Aksi itu terkait pemecatan terhadap Kepala Sekolah SMPN 16 Bandar Lampung dilakukan Wali Kota Herman HN pada Jumat pekan lalu.

1. Aksi teatrikal tolak omnibus law

Silviana/IDN Times

Massa aksi yang tergabung dalam KAR menggelar aksi damai di Tugu Adipura melalui orasi, penampilan musik serta teatrikal dari UKMBS Universitas Bandar Lampung (UBL).

"Untuk target pada hari ini lebih mengedukasi masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan dari Omnibus Law. Prosesnya cepat nihil partisipasi publik. Kami mengajak masyarakat karena yang kena dampak Omnibus Law bukan cuma buruh tapi  yang tersorot media cuma buruh," ujar Humas KAR, Beni.

2. Pengajuan ke MK hanya jebakan dari pemerintah

Silviana/IDN Times

Melihat apa yang dilakukan pemerintah tetap mengesahkan UU Cipta Kerja, aksi massa yang tergabung dalam KAR tersebut merasa pesimis. Menurut mereka mengajukan judisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) hanya jebakan dari pemerintah. Alasannya, pemilihan hakim MK dipilih oleh DPR bahkan Presiden. 

"Sebenarnya kami gak anti dengan MK tapi kalau kita mau cek secara kontekstual mulai dari bagaimana UU ini disahkan, dari revisi UU KPK tahun lalu, bagaimana UU Minerba disahkan diam-diam dipandemi kemarin. Bahkan sebulan sebelum disahkan Omnibus Law UU MK direvisi secara cepat. Kami melihatnya itu tukar burik jabatan dengan hakim MK," jelas Beni.

Merujuk hal itu imbuhnya, gerakan masyarakat turun ke jalan melakukan protes untuk memberikan tekanan politik supaya UU cipta kerja dicabut oleh Presiden. "Mau seperti apa pun rakyat tidak akan pernah dimenangkan jika sudah direvisinya UU MK terlebih dahulu. Bahkan aspirasi kita dianggap hoaks semua," terangnya.

Baca Juga: Polda Lampung Bantah Satu Mahasiswa Peserta Demo UU Cipta Kerja Tewas

Topik:
bandar lampung
omnibus law
Demo
Berita Terkini Lainnya

Ini Rencana Jangka Pendek dan Panjang Pemkot untuk Pantai Sukaraja!

Vendor Sekolah Az Zahra Lift Jatuh Diperiksa Disnaker: Bukan Kapasitas

Curi 100 Bal Dokumen KAI, 2 Tuna Wisma Bandar Lampung Dicokok Polisi

Polisi Isyaratkan Penetapan Tersangka Lift Jatuh di Sekolah Az Zahra

Minta Takedown Berita Korupsi, AJI Kecam Kasipenkum Kejati Lampung

Bikin Geger! Pecatan PNS Nekat Pecah Kaca Mobil di Bandar Lampung

Korupsi Mark Up Bill Hotel, Ketua DPRD Tanggamus: Kita Hormati Proses

PAD Balam Juli 2023 Rp350 Miliar, Masih Jauh dari Target?

Duh! Anggota DPRD Tanggamus Korupsi Dana Perjalanan Dinas Rp7,7 Miliar

Tumpukan Sampah jadi Sandaran Kapal, Nelayan Tak Mau Dermaga Beton