TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

DPRD Kota Bakal Kirim Surat Tuntutan Tolak Kenaikan BBM ke Pusat

Ada lima tuntutan mahasiswa terkait isu kenaikan BBM

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung bersama OKP Bandar Lampung menyampaikan 5 tuntutan. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Bandar Lampung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung janji akan mengirimkan Surat Pernyataan berisi 5 Tuntutan terkait Penolakan Kenaikan BBM oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Bandar Lampung.

Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi melalui pengeras suara dan di atas mobil pikap milik peserta demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis (8/9/2022).

“Kami DPRD Bandar Lampung menerima tuntutan atas penolakan kenaikan BBM disampaikan OKP Bandar Lampung dan kami berjanji akan sampaikan surat ini ke tingkat provinsi dan pusat yang ada di Jakarta,” kata Wiyadi.

Baca Juga: Anggota DPRD Lampung Fraksi PKS Desak Jokowi Batalkan Kenaikan BBM

1. Surat tuntutan akan diserahkan melalui surat dan secara langsung

Penandatanganan surat tuntutan oleh DPRD Bandar Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Diketahui pada pukul 10.30 WIB, para mahasiswa tergabung dalam OKP Bandar Lampung ini melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung untuk memprotes kenaikan BBM.

Berbeda dengan aksi kemarin yang dilakukan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), OKP Bandar Lampung setuju untuk menemui anggota dewan hanya dengan perwakilan saja. Sekitar pukul 12.30 WIB atau dua jam setelah melakukan aksi dan dihadang pagar besi, akhirnya perwakilan OKP masuk ke Gedung DPRD.

Sekitar 20 orang perwakilan OKP dari berbagai organisasi kemahasiswaan diundang masuk ke ruang sidang DPRD dan disambut sekitar enam orang anggota DPRD termasuk Ketua DPRD Kota Bandar Lampung.

Setelah mendengarkan aspirasi para mahasiswa akhirnya DPRD setuju untuk menandatangani surat tuntutan sekaligus akan menyerahkannya pada DPRD Provinsi Lampung dan DPRD RI.

“Jadi ada dua ya, nanti kita kirim lewat paket yang nanti resinya akan kami kirim ke adek-adek (mahasiswa). Lalu kita juga akan sampaikan secara langsung membawa berkas ini ke teman-teman kita dewan pusat sana,” kata Wiyadi sambil memegang surat tuntutan.

2. Pengiriman maksimal tiga hari kerja

Ruang sidang DPRD Kota Bandar Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Antara DPRD Kota Bandar Lampung dan OKP Bandar Lampung pun telah sepakat maksimal penyerahan berkas melalui paket akan disampaikan Wiyadi dalam tiga hari kerja. “Maksimal tiga hari kerja ya, jadi besok ini Jumat, Senin, lalu Selasa. Maksimal Selasa,” jelasnya.

Hal itupun mendapat persetujuan dari para peserta aksi yang tidak bisa masuk ke ruang sidang DPRD Kota Bandar Lampung.

Dalam diskusi antara mahasiswa dan pemerintah tersebut, Koordinator IMM, Muhammad Tahta sempat menyinggung kekecewaannya atas perlakuan aparat yang memasang pagar besi pada mereka.

“Padahal sebelum ini kami sudah rembukan lho dengan polresta. Kita janji akan aksi damai. Nyatanya masih ada pagar besi dan kami dihadang. Seperti tidak disambut di rumah sendiri,” ujarnya.

3. Lima tuntutan OKP Bandar Lampung terkait isu kenaikan BBM

Surat tuntutan penolakan kenaikan BBM. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Berikut isi tuntutan penolakan kenaikan BBM yang disampaikan oleh OKP Bandar Lampung:

  1. Mendesak pemerintah untuk mengusut dan menindak tegas para mafia migas
  2. Pemerintah harus mendistribusikan bansos secara merata dan tepat sasaran
  3. Mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok agar kembali stabil
  4. Tunda Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berdampak secara langsung pada rakyat dan dahulukan untuk kepentingan subsidi BBM
  5. Meminta pemerintah untuk mengoptimalkan pajak negara dan distribusi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat 

Baca Juga: Wali Kota Eva Sudah Masukan Program Hapus Kemiskinan di APBD 2023

Berita Terkini Lainnya