Alasan Masyarakat Diminta Tidak Sembarangan Lakukan Boikot
- Ajakan boikot produk harus bijak, karena data di media sosial sering tidak akurat dan mudah dipengaruhi.
- Cendekiawan Muslim Indonesia, Prof. Nadirsyah Hosen, mengingatkan pentingnya akurasi data agar boikot tepat sasaran.
- PBB telah keluarkan daftar perusahaan pro-Israel, MUI diminta buat daftar resmi dan pemerintah buat aplikasi pengecekan produk.
Ajakan boikot terhadap suatu produk kerap dikampanyekan di Tanah Air. Tapi di sisi lain, ajakan boikot mayoritas dikampanyekan di platform media sosial harus disikapi secara bijak oleh warganet.
Alasannya, terkait akurasi data berkenaan dengan daftar produk beredar di tengah masyarakat. Kemudahan mencari informasi dari platform tersebut membuat arus informasi semakin deras bahkan tak jarang bias.
Merujuk hal itu, generasi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi harus lebih skeptis dan kritis dalam menyikapi semua informasi yang muncul. Hal tersebut disampaikan Cendekiawan Muslim Indonesia, Professor Nadirsyah Hosen dalam keterangan resmi, Kamis (5/12/2024).
"Memang ini menjadi problem, kita ingin memboikot karena memang kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh Israel. Jadi kita prinsipnya oke memboikot tetapi jangan sampai salah sasaran," tegas Nadirsyah Hosen.
1. Pentingnya akurasi data dan fakta
Pria akrab disapa Nadir ini mengingatkan pentingnya akurasi data dan fakta agar boikot yang dilakukan tepat sasaran dan tidak salah sasaran. Masyarakat juga diminta untuk lebih bijaksana ketika mengetahui suatu produk terafiliasi Israel.
Dosen Monash University Australia ini mengimbau agar jangan sampai karena emosi sesaat maka melakukan aksi boikot yang justru merugikan dalam negeri sendiri. Nadir mengatakan, ada faktor perekonomian nasional yang juga perlu diperhatikan dalam gerakan boikot ini.
Dia menyinggung banyaknya daftar produk beredar di tengah publik yang diterbitkan berbagai sumber non-pemerintah. Sumber-sumber tersebut tidak mengungkapkan secara rinci alasan produk yang ada harus diboikot yang membuat akurasi informasi dapat dipertanyakan.
"Nantinya ketika itu disebarkan di media sosial, list itu kan bisa bertambah atau berkurang, begitu di forward kan bisa diubah dulu, kemudian di forward lagi. Nah ini yang menjadi bola liar," katanya.
2. PBB rilis daftar perusahaan pro Israel
Profesor dari Fakultas Hukum ini mengatakan, PBB telah mengeluarkan daftar perusahaan yang pro-Israel dengan jumlah sebanyak 167 produk pada 2023 lalu. PBB telah mengonfirmasi dan berkirim surat dengan perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut.
Menurutnya, pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu duduk bersama dan mencari solusi sambil mencari fakta akurat terkait perusahaan terafiliasi Israel yang ada di Indonesia. Dia melanjutkan, MUI harus mengeluarkan secara resmi daftar produk yang terafiliasi Israel, kemudian pemerintah membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan masyarakat untuk mengetahui produk yang diboikot.
"Dibuat aplikasi sehingga orang ketika berbelanja itu dia tingga men-scan saja. Ibu-ibu mau belanja mau apa tinggal scan barcode," tuturnya.
3. Gerakan boikot sangat berpengaruh perekonomian Indonesia
Menurut Nadir, dampak dari gerakan boikot ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Banyak cabang perusahaan yang akhirnya melakukan PHK massal karena omzet yang terus menurun.
"(Dampaknya) lebih ke dalam negeri. Kenapa? Karena setelah satu tahun ternyata perangnya masih terus, tidak memberi efek, tetapi justru produsen lokal kita yang kena. Apalagi perusahaan lokal kita yang franchise, yang bermasalah itu adalah perusahaan yang di pusatnya," ungkapnya.
"Jadi menurut saya, dampaknya lebih kepada kita (Indonesia) sendiri. Kita ingin menyakiti Israel karena dia melakukan kejahatan kemanusiaan, tapi yang terkena dampak saudari kita sendiri," tandasnya.
