Aksi Jahit Mulut Mahasiswa Sambut Prabowo di Lampung, Kritik Demokrasi

Koordinator aksi, Josua Sitorus mengatakan, aksi jahit mulut menggambarkan suara masyarakat sipil dinilai semakin dibungkam dengan kekuatan militer, sekaligus menggambarkan situasi Tanah Air yang semakin otoriter.

"Kita lihat betapa kuatnya militer membungkam suara-suara sipil. Sipil tidak punya senjata, sipil hanya punya suara dan pikiran kritis, tetapi dibungkam dengan budaya militer yang dipaksa masuk ke ruang sipil," katanya.

Selain menyoroti isu demokrasi, massa aksi juga mengkritik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dinilai semakin sulit. Menurutnya, masih banyak masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan hidup di tengah keterbatasan kesempatan kerja, khususnya bagi kalangan muda.

"Kita harus mengkritisi bahwa rakyat sedang susah, tapi di sisi lain Prabowo bersukacita di ruangan ber-AC. Sementara ada orang yang harus mengamen di jalan untuk bertahan hidup, banyak anak muda yang tidak mendapatkan kepastian kerja," lanjut dia.

Dalam aksi tersebut, massa aksi tergabung dalam organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Lampung menyerukan lima tuntutan kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Mulai dari penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok masyarakat kaya guna mengurangi ketimpangan ekonomi; mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia; hingga menghentikan remiliterisasi ruang sipil.

"Bisa kita melihat berbagai urusan sipil semakin banyak melibatkan militer. Ruang sipil harus tetap dikelola oleh sipil, karena itu kami menolak remiliterisasi yang masuk ke berbagai sektor kehidupan masyarakat," tegasnya.

Massa aksi juga menyoroti kondisi ekonomi nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat.

Menurut Josua, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dapat memperberat beban subsidi bahan bakar minyak apabila kondisi ekonomi memburuk. Selain itu, pihaknya juga mendorong evaluasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kulurahan Merah Putih.

"Kami meminta program-program ambisius yang memakan anggaran besar dievaluasi keberlanjutannya. Pemerintah harus memastikan APBN benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan mendesak rakyat," imbuhnya.