Akademisi Kritik Rencana Retreat Kepala Daerah: Tidak Begitu Penting
- Acara retreat kepala daerah di Akmil Magelang tak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
- Kegiatan retreat dinilai sebagai pemborosan dan bertentangan dengan seruan pemerintah untuk menggunakan media daring.
- Kepala daerah diharapkan fokus pada tugas pokok dan fungsi, serta pertanggungjawaban terhadap janji kampanye kepada pemilih.
Bandar Lampung, IDN Times - Akademisi di Provinsi Lampung menyoroti rencana kegiatan retreat atau pembekalan bagi para kepala daerah terpilih pascadilantik Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025) mendatang.
Menurut Candrawansah, acara yang akan diikuti 505 kepala daerah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah ini tak sejalan dengan komitmen dan sikap pemerintah di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran.
"Retreat kepala daerah di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan, menurut saya jelas tidak liner dengan kegiatan dimaksudkan," ujar Dosen Universitas Muhammadiyah Lampung tersebut dikonfirmasi, Senin (17/2/2025).
1. Retreat tak ubahnya pemborosan momen efisiensi anggaran
Candra melanjutkan, kegiatan retreat semacam ini sudah pasti membutuhkan dan menggelontorkan biaya jumlah tak sedikit, bahkan tergolong pemborosan. Selain itu, para kepala daerah tersebut juga akan meninggalkan tugas pokok dan fungsinya kurang lebih selama sepekan.
Kegiatan dimaksud juga bertentangan dengan seruan pemerintah pusat yang menggaungkan, agar kegiatan-kegiatan pemerintah dan bersifat seremonial disarankan menggunakan media daring atau online.
"Kalau benar-benar ingin melakukan efisiensi, maka anggaran tersebut bukannya bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih urgent sifatnya memiliki skala prioritas," kata dia.
2. Pertanyakan tujuan pelaksanaan retreat
Kegiatan retreat sejatinya kurang tepat apabila diharapkan agar para kepala daerah terpilih tersebut dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah.
"Menurut saya tidak begitu penting, karena mereka adalah tokoh dan memang yang sudah paham tentang tupoksi mereka sebagai pemimpin di daerah," imbuh Chandra.
Selain itu, para kepala daerah terpilih dalam pencalonan juga sudah dianggap cakap dan mengetahui segala hal oleh masyarakat dan partai politik. "Jadi kalau mereka tidak memahami, bagaimana dengan partai politik yang mengusung mereka? Bukankah sebagian besar pencalonan mereka diusung oleh parpol?," lanjut Candra.
3. Menantikan realisasi janji politik kepala daerah
Candra menambahkan, kiprah kepemimpinan kepala daerah terpilih sejatinya telah dinantikan khalayak masyarakat banyak. Itu guna segera bekerja merealisasikan janji-janji politik yang telah digaungkan semasa pencalonan.
Terlebih, stabilitas politik tanah air saat ini sedang diguncang kehadiran dampak-dampak dari rencana kebijakan efisiensi anggaran.
"Pasti nanti masyarakat akan meminta pertanggungjawaban dari kepala daerah terhadap janji kampanye yang ditawarkan kepada pemilih, sehingga masyarakat menjatuhkan pilihan mereka," kata mantan Ketua Bawaslu Bandar Lampung tersebut.
