Yes! Lampung Tengah Punya Mall Pelayanan Publik, Ada 29 Instansi!

27 Feb 2023, 17:02 WIB

Potret Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Tengah. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Lampung Tengah, IDN Times - Kabupaten Lampung Tengah kini memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) terletak di Jalan Raya Padang Ratu Nomor 99, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Ini merupakan MPP ke-111 di Indonesia, sekaligus ke-16 di Pulau Sumatra serta ke-3 di Provinsi Lampung.

MPP Kabupaten Lampung Tengah itu berdiri di atas tanah pemerintah daerah kabupaten setempat, dengan luas bangunan 1.939,56 meter persegi dan terdiri dari satu lantai. Di sini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan mulai Senin-Jumat pukul 08.00-15.30 WIB.

"Harapan kita, setelah dari MPP seperti ini rakyat sudah langsung bisa dateng, ke depan akan ada MPP digital," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas pascameresmikan dan meninjau MPP Lampung Tengah, Senin (27/2/2023).

1. Tawarkan sistem pelayanan online hingga offline

Konferensi pers Men-PAN RB pascameninjau Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Tengah. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Azwar melanjutkan, MPP Lampung Tengah menawarkan sistem pelayanan dihadirkan di antaranya seperti antrean elektronik online maupun offline, hingga anjungan mandiri yang menampilkan digital form survei kepuasan masyarakat dan buku tamu.

Selain itu MPP Lampung Tengah turut menawarkan berbagai layanan informasi visual melalui LCD monitor layar sentuh, call center, dan WhatsApp (WA) chatbot.

"Pelayanan-pelayanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Termasuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik," ucapnya dihadapan awak media.

2. Upaya digitalisasi layanan

Potret Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Tengah. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Lebih dari itu, Azwar menjelaskan, berbagai sektor pelayanan publik di Tanah Air telah memulai mendigitalisasi pelayanan seperti pembayaran pajak secara online, pendaftaran kependudukan online, hingga layanan kesehatan online, dan lain-lain.

Oleh karenanya, MPP dimaksudkan hadir sebagai upaya mengintegrasikan layanan dalam suatu tempat dan memberikan kemudahan masyarakat hendak mengakses pelayanan publik secara digital.

"Mudah mudahan ini terus berjalan dan akan kita monitor terus. Tentunya kita akan memantau termasuk dengan progres kira-kira minatnya seberapa besar. Tapi Lampung sudah memulai sangat baik, ini membutuhkan komitmen tinggi dari kepala daerah," sebutnya.

3. Birokrasi tidak boleh ribet

Potret Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Tengah. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Dalam kunjungannya itu, Azwar turut mengingatkan, jajaran Pemkab Lampung Tengah agar tidak menerapkan urusan birokrasi ribet alias mempersulit masyarakat, termasuk akses layanan di MPP setempat.

"Birokrasi harus berdampak nyata, turun ke bawah jemput bola. Birokrasi bukan cuma sibuk siang sore malem, tapi harus dampak signifikan ke rakyat," imbuhnya.

Tujuannya, tentu memberikan akses kepuasan terhadap layanan diperoleh masyarakat setempat. "Kalau rakyat puas, tingkat kepercayaan akan naik. Peresmian MPP ini menjadi tonggak untuk pelayanan lebih baik," tandas eks bupati Banyuwangi tersebut.